Ternate, Maluku Utara • Kasus dugaan pemotongan dan penggelapan dana tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai dan insentif jasa medik pegawai RSUD Chasan Boesoirie akan berujung dengan pemboikotan RSUD Oleh KNPI dan OKP Se Maluku Utara.
Rapat persiapan aksi kemanusiaan yang di adakan oleh KNPI Maluku Utara beserta pengurus dan Organisasi Berhimpun lainya pada Sabtu malam 06/05/2023 bertempat di Cafe D’Kapita Kota Ternate
Sekretaris KNPI Maluku Utara ‘Samir Jahum’ kepada wartawan menyampaikan bahwa ada tiga titik yang nantinya di temui dan di klarifikasi yakni management RSUD , Kejaksaan dan rumah dinas Gubernur Maluku Utara terkait kasus RSUD ini.
Ada beberapa point’ penting yang menjadi pembahasan atau tuntutan masa aksi yakni’
1.kondisi rumah sakit yang saat ini lagi kolaps dan meski telah melakukan pergantian management namun pengurus yang baru belum bisa berbuat apa2 karena anggaranya sudah tidak ada lagi, oleh karena itu masa aksi meminta agar status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) nya segera di tarik.
2.Segera menyelesaikan hutang sekitar enam puluh lima (65) vendor sebagai pengadaan atau supplier pengobatan di RSUD Chasan Boesoirie.
3.Deirektur RSUD di minta untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait dua (2) rekening siluman di Bank Mandiri yang merupakan hasil audit inspektorat Maluku Utara, terkait legalitas atau status rekening tersebut resmi atau tidak! berhubung seperti yang di ketahui bahwa rekening resmi RSUD yakni di bank Maluku.
4.pengelolaan paviliun sebagaimana di ketahui bahwa pemasukan dari paviliun tidak masuk ke PAD, maka perlu di jelaskan aliran nya ke mana?
Aksi kemanusiaan rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 08/05/2023 Senin besok, dengan fokus masa bertempat di lokasi pelabuhan kota baru Ternate dan kemudian bergerak pada pukul 08:30 WIT, sampai dengan selesai.(***)