Kuantan Singingi • Jika Kepala Desa (kades) yang berprestasi di Kabupaten Kuansing diberikan penghargaan oleh bupatinya, bagaimana dengan para kades yang bermasalah dan tersandung perkara hukum, hingga melakukan perbuatan tercela? Apakah Bupati kabupaten Kuansing Suhardiman Amby bisa bijak dalam menyikapi perkara tersebut?
Satu sisi, seperti yang telah dipublikasikan di sejumlah media pada beberapa waktu lalu, dimana Bupati Kuantan Singingi bapak Suhardiman Amby memberikan penghargaan kepada beberapa beberapa Kepala Desa (kades) yang berprestasi yang ada di Kabupaten Kuansing yang berlokasi di Lapangan Limuno Teluk Kuantan, Selasa (02/05/2023).
Tentunya tidak Fair jika hanya yang ditampilkan ke publik hanya Kades yang Berprestasi saja, jika kita menoleh ke sisi satunya lagi, tentu ada sejumlah kades di Kabupaten Kuansing ini yang bermasalah dengan hukum, hingga terjangkit krisis moral. Lantas seperti apa langkah dan kebijakan yang akan diberikan Bupati Kuansing Suhardiman Amby terhadap kepala desa yang bermasalah itu?
Seperti kasus kepala desa Bandar Alai kari, atas temuan hasil audit dari inspektorat yang jumlahnya ratusan juta rupiah terkait belanja barang dan jasa yang belum dipertanggungjawabkan Rp 295.084.00,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh empat ribu rupiah).
Belum lagi temuan hasil audit terhadap pengelolaan keuangan terkait administrasi pertanggungjawaban belanja tahun anggaran 2022 sebesar Rp 451.309.500,00 (empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).
Terbaru, sejumlah masyarakat Desa Pangkalan Indarung, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuansing, menyatakan tidak lagi menginginkan Ilut sebagai kepala desa Pangkalan Indarung pada tanggal 26 Mei 2023 lalu.
Hasil kesepakatan itu kemudian mereka sampaikan langsung kepada Plt. Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, Jumat (9/6/2023) kemarin di ruang kerjanya.
Hadir dalam pertemuan itu para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ninik mamak, tokoh pemuda serta BPD Pangkalan Indarung.
“Seluruh masyarakat menyatakan tidak bisa menerima Pak ilut sebagai kades lagi. Kami telah sampaikan hal ini ke Plt. Bupati,” ujar Indra Saputra, Ketua BPD Pangkalan Indarung, Minggu 11/6/2023.
Dibeberkan Indra, semua masyarakat yang berkepentingan di desa pangkalan Indarung menolak Kades yang bernama Ilut itu, karena ada beberapa faktor yang dirasa mereka telah berdampak dan berefek negatif kepada masyarakat dan Desa Pangkalan Indarung itu sendiri.
Indra menyebutkan bahwa kades tersebut jarang berada di kampungnya (Pangkalan Indarung), bahkan kades tersebut sampai satu minggu berada di luar kampung, sehingga sejumlah masyarakat desa merasa kesulitan ketika ketika hendak berurusan yang berkaitan dengan kepentingan Desa.
Tak hanya itu, dasar penolakan masyarakat pangkalan Indarung karena diduga kuat kades tersebut mengeluarkan surat jual beli lahan Hutan Produksi Teratas (HPT) Lipai Siabu di desa Pangkalan Indarung “mafia lahan”.
Dan lebih paranya lagi kata Indra, yang membuat masyarakat merasa malu dengan kelakuan Kades fotonya viral beberapa waktu lalu, diduga main perempuan Cafe.
Kemudian kata Indra, setiap dana desa keluar selalu mengundang keributan, dan sering adu mulut dengan pihak BPD karena diundur-undur.
Sejumlah masyarakat yang menyampaikan penolakan itu menyebutkan, jika tidak diindahkan, maka mereka rela acara mamucuak di Desa Pangkalan Indarung dibatalkan.
“Kami sepakat kalau masih Pak ilut Kadesnya, acara macucuak (menangkap ikan) di Pangkalan tidak akan kami indahkan, kalau perlu dibatalkan,” tegas Indra.
“Kami ingin masyarakat Kuansing tau dengan sikap pemangku kepentingan di desa. Kami di desa tidak lagi menerima Kades secara adat,” kata Indra Putra.
Sementara itu Bupati Kuansing, Bapak Suhardiman Amby saat dihubungi via telepon untuk mengklarifikasi hal tersebut dan meminta tanggapan terkait sejumlah kades yang bermasalah dan kontroversial itu, beliau tak meresponnya, bahkan pesan WhatsApp dari INVESTIGASI86 juga tidak dibalas hingga berita ini dimuat.(adr)
