More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bangka Belitung
Berita Indragiri Hilir
Berita Kriminal
Berita Kuansing
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Hiburan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Karimun
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Lahat
Kabupaten Lahat Online
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Siak
Kesehatan
Kota Batam
Kota Dumai
Kota Manado
Lampung Barat
Maluku
Maluku Utara
Narasi dan Opini
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Nusa Tenggara Timur (NTT)
Papua
Provinsi Aceh
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Sejarah
Video
Way Kanan
Yogyakarta

“PEMBAGIAN JATAH POLITIK” ANGGARAN APBD KABUPATEN LAHAT TERBUANG TANPA MANFAAT 

PEMBAGIAN JATAH POLITIK, ANGGARAN APBD KABUPATEN LAHAT TERBUANG TANPA MANFAAT 
INVESTIGASI 86 di Google News

LAHAT • Timses yang berhasil memenangkan calonnya, akan selalu diterpa isu “pembagian jatah politik”. Publik sudah hafal dengan hal seperti ini yang sudah terpolarisasi, bahwa yang memiliki andil besar dalam memenangkan tujuan politik, akan mendapatkan “kue” yang besar pula.

Hal ini di ungkapkan Oleh Meriyansah.SH selaku pegiat kabupaten Lahat yang menuturkan bahwa wajar dan sah-sah saja ketika hal tersebut terjadi. Toh, ini sepenuhnya hak prerogatif politisi yang dimenangkan oleh timses-nya sebagai bentuk terima kasih. Hanya saja acara “pembagian kue” ini akan menjadi tidak menarik di mata publik ketika “kue-kue” politik diserahkan kepada mereka yang tidak capable serta memiliki kredibilitas yang buruk.

Misalnya saja, politisi yang disokong oleh timses yang berlatar belakang kontraktor hitam. Kontraktor hitam bisa diartikan sebagai pengusaha yang memperoleh penghasilan dari bisnis tender baik berupa pengadaan, pembangunan fisik, instalasi, dan berbagai jasa lainnya, namun dalam memperoleh tujuannya, mereka melakukan cheating.

Mereka berani meng-entertaint pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan cara-cara diluar kewajaran seperti gratifikasi seks, atau melakukan intimidasi dengan pola-pola premanisme. Ketika sudah memenangkan proyek pun, mereka akan men-dress up anggaran dan mengurangi mutu produk yang mereka kerjakan secara signifikan, demi menadapat keuntungan lebih karena harus bisa “setoran” baik ke pejabat yang memenangkan proyek, politisi atau karena mereka Serahkan. Ungkap Meriyansah SH.yang di dampingi Icon aktivis Kabupaten Lahat.

Khoiri alis Ilid selaku DPC LSM LAPSI kabupaten Lahat,Yang aktif melakukan Sosial Control,di wilayah kabupaten Lahat meminta kepada PJ Bupati kabupaten Lahat agar bisa membentuk Tim dan melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan insfratruktur yang menggunakan anggaran APBD kabupaten Lahat Tahun 2022 dan 2023.

Kita minta kepada PJ Bupati Lahat untuk membentuk tim dan periksa pembangunan infrastruktur yang banyak di kerjakan asal-asalan yang mengurasi anggaran APBD kabupaten lahat,”katanya.

Jurnalis: Hernan Domo lan /ilid Khoiri/TIM

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!