Lahat • Ratusan massa yang tergabung dalam aliansi Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) dan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawi) gruduki kantor Pemerintah Kabupaten Lahat, (16/5/2023).
Tuntutan yang di sampaikan oleh OKP dan Ormawi tentu menjadi tanda tanya. Pasalnya, hampir 5 (Lima) tahun di era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lahat ada janji yang belum terealisasi.
Menurut peserta demo dalam penyampaiannya mengatakan, kemiskinan di kabupaten lahat meningkat, kendaraan angkutan batubara sering lalu lalang, dampak yang terjadi debu batu bara berterbangan hingga mengganggu kesehatan pernapasan dari pekatnya debu tersebut, bahkan saat ini jalan di daerah ini makin rusak.
“Kami mempertanyakan realisasi dan CSR yang tidak transparan, hingga kini dana desa dari 500jt – 2milyar ternyata hanya janji saja, kampus negeri yang di janjikan belum ada hingga saat ini, Jalan transmigrasi sp 6, 3, 4, 5,7 dan 8 palembaja seperti kubangan kerbau,“cetus peserta orasi.
Lanjutnya, Pengelolaan pendapatan asli daerah yang banyak bocor contoh retribusi parkir, retribusi rumah makan, retribusi hotel dan BPHTB Tahun 2013 dulu retribusi parkir itu 500 (lima ratus) juta, kabarnya sekarang cuma 150 (seratus lima puluh) juta, ini tahub 2023, 10 tahun selisih, berani transparan,”ujarnya.
“Kami jug mempertanyakan harga air PAM Lahat termahal di sumsel, tahun 2022 naik 100% padahal Plt Bupati Kabupaten Muara Enim Ahmad Usmarwi Kaffa menunda kenaikan tarif PAM, jika di lihat disitu saja, banyak masyarakat yang teriak terhadap kebijakan pemerintah kabupaten lahat,”tegas salah seorang peserta orasi.
Menanggapi keluhan peserta aksi Bupati Kabupaten Lahat Cik Ujang di samping Wakil Bupati Kabupaten Lahat Haryanto beserta jajaran menepis tudinga yang di sampaikan oleh para peserta, menurut Cik Ujang semua itu tidak benar, dan ada prosedurnya. Jika di lihat dari pembangunan jalan ke daerah trans sp itu sudah di aspal namun tidak seluruhnya di karenakan anggaran pemerintah kabupaten lahat terbagi dan tidak bisa terfokus semu di kesana. Bahkan kami beserta jajaran disini menyempatkan istirahat sejenak untuk sholat berjamaah di daerah sawitan sana.
Lanjut CU, Debu dan jalan rusak yang berada di area Merapi itu bukan wewenang pemerintah daerah, kami disini hanya menyurati perusahaan tambang untuk sama – sama memperbaiki jalan yang rusak dan membeli 2 unit mobil penenyedot debu, kalau jln untuk wewang provinsi.
“Kami sudah himbau kepada pihak perusahaan melalui surat untuk menggunakan jalan lain, sehingga aktivitas dan dampak buruk dari kegiatan angkutan batubara bisa di hindarkan. Saat ini juga pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan anggaran desa dari 500jt hingga 2Milyar, alhamdulilah sudah terealisasi namun bertahap.
“Kita juga sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan kampus UIN di daerah sebrang , dan pemerintah telah menjalin kerjasama , dari pihak UIN meminta lahan 12 hektar itu sudah di siapkan lokasinya di sebrang. Jangan sampai selalu masyarakat kabupaten lahat di adu domba oleh pihak – pihak tertentu untuk kepentingan politik. Apalagi ada dugaan yang dari PPK maupun PPS, itu jangan mau di ajak untuk demo. Tugasnyakan sudah jelas sebagai panitia pemilu, laporan itu sampai ke kami,”cetus cik ujang.(Khoiri)
