Inhil – Defisitnya APBD inhil tahun anggaran 2023 senilai -+ 400 miliar membuat pemerintah daerah yang di pimpin oleh Pj Bupati Herman memiliki tugas berat diakhir tahun dalam melaksanakan berbagai kegiatan terutama terhadap penyelesaian pembayaran proyek infrastruktur serta sektor strategis lain.
Diketahui akibat dari ketidakseimbangan penggunaan keuangan daerah banyak OPD terkena dampaknya sehingga menimbulkan pertanyaan dikalangan publik tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah itu dilaksanakan.
Beberapa rekanan pada proyek infrastruktur hingga memasuki akhir tahun 2023 juga mengalami hal yang sama, akibatnya para kontraktor merasa dirugikan karena ketiadaan kas daerah untuk membayar hasil pengerjaan mereka.
Belum lagi di sektor pendidikan hingga memasuki minggu ke-3 bulan Desember ini gaji para guru ASN dan PPPK bahkan uang sertifikasi mereka sejak bulan Juli lalu juga ikut terkena imbas belum terbayarkan oleh pemerintah daerah.
Hal yang sama juga dialami oleh sejumlah desa yang ada di kabupaten Indragiri Hilir mereka yang bekerja sebagai perangkat desa mengeluhkan uang gaji yang bersumber dari dana APBD Kabupaten belum juga terbayarkan, sehingga mereka terpaksa berhutang untuk menutupi kekurangan akibat kebutuhan rumah tangga yang harus mereka keluarkan.
Wakil ketua Komisi III H.Edy Sindrang meminta kepada pemerintah daerah agar segera melakukan perbaikan di sektor pengelolaan keuangan daerah, karena jika hal ini terus menerus dibiarkan akan berakibat fatal pada tata laksana pemerintahan berikutnya.
“Dengan kondisi keuangan yang defisit hari ini pemerintah tidak punya pilihan selain segera melakukan rasionalisasi, jika memang kita ingin pemerintahan ini kembali pulih.” Kata H. Edy, Rabu (20/12/2023)
Edy mengakui tidak sehatnya keuangan APBD hari ini sebesar -+ 400 miliar itu lebih diakibatkan karena adanya berbagai kepentingan di pemerintahan itu sendiri, sehingga tugas Pj. Bupati Herman yang baru menjabat belum genap satu bulan itu harus bekerja ekstra keras untuk memulihkan kondisi keuangan pemerintah daerah.
“Kami dari beberapa fraksi mendukung Pj. Bupati Herman telah melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kondisi keuangan daerah hari ini, dengan begitu masyarakat tidak terus menjadi korban akibat buruknya kondisi keuangan daerah hari ini.” Pungkas H. Edy
Bahkan Anggota DPRD Inhil ini menyampaikan dari informasi yang ia terima disalah satu rekanan kontraktor ada beberapa pengerjaan proyek infrastruktur yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 belum juga dibayarkan hingga memasuki akhir tahun 2023 ini, sementara proyek pengerjaan telah diselesaikan oleh pihak kontraktor.
“Ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah sendiri agar segera memberikan atensi serius terhadap defisitnya anggaran APBD Inhil untuk segera dilakukan penyehatan, jika kita tidak ingin terus menerus dalam kondisi seperti ini dari tahun ke tahun. ” Tutup H. Edy (Indra)
