Nias Utara – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat KCBI (DPC LSM KCBI) Kabupaten Nias Utara Efori Zendarato merasa kecewa dengan sikap Kepala SMP Negeri 8 Alasa Kabupaten Nias Utara provinsi Sumatera Utara.
Pasalnya Kepala Sekolah SMPN 8 Alasa enggan bertemu dengan Ketua, sekretaris dan beserta kawan-kawan lainnya dari DPC LSM KCBI dan juga dari tim Media.
Adapun tujuan tim DPC LSM KCBI dan tim media ingin kunjungan kerja sosial kontrol dengan Kepala sekolah SMP Negeri 8 Alasa atas nama Monika Masnita Lahagu, S.Pd guna mempertanyakan perihal dugaan pungutan liar (Pungli) Uang seragam OSIS, Uang ANBK, Uang Sukarela dan Uang Osis baik pada tahun 2022 maupun ditahun 2023. Beberapa hari yang lalu (06/11/2023)
Efori Zendarato menduga bahwa Pungli itu benar adanya, sehingga kepala SMP Negeri 8 Alasa tidak ingin bertemu dengan LSM dan pers.
“Sebagai Kontrol Sosial kami DPC LSM KCBI kabupaten Nias Utara segaja turun kelapangan dan mendatangi SMP Negeri 8 Alasa kabupaten Nias Utara yang diduga melakukan pungli Uang Seragam, uang ANBK, Uang Sukarela dan uang OSIS.” Ujarnya Efori Zendarato kepada awak media, Senin (04/12/2023)
Hal ini untuk meluruskan tentang laporan masyarakat atau Orang tua siswa/siswi dugaan pungutan liar (Pungli) di sekolah SMP Negeri 8 Alasa.
Sayangnya sa’at kami datang pertama Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Alasa tidak ada di Sekolah, yang ada hanya Wakil Kepala Sekolah An.Selius Hulu dan beberapa Guru Honorer lainnya.
“Kita mencoba menanyakan kepada wakil kepala SMP 8 Alasa dimana keberadaan kepala sekolahnya, namun jawabnya belum masuk pak.” Ucap Ketua DPC LSM KCBI
“Kita tanya lagi apa benar isu atau laporan dari orang tua siswa/i tentang pungutan yang dilakukan disekolah ini pak, ia menjawab Kami tidak tau pak kalau mau tau tanya sama Kepala Sekolah aja,” Terangnya
“Lanjut kita tanyakan lagi Siapa Bendahara Sekolahnya pak, Ia jawab tidak ada, bendahara Sekolahnya langsung kepala Sekolahnya pak.” Tambahannya
Kita dari DPC LSM KCBI bersama teman-teman dari Jurnalis RRI dan Pers kembali mendatangi SMP Negeri 8 Alasa untuk konfirmasi tentang dugaan pungli tetapi tidak ada kepala sekolah dilokasi, kita Coba tanya kepada salah satu Guru Honorer dan menjawab Bu kepala Sekolahnya ada tapi saya tidak tau entah Udah pergi.
Setelah guru honorer tersebut mencoba Kepala Sekolah ke kantornya namun kepala Sekolah tersebut tidak ada lagi di ruangannya.
Kemudian tim mencoba menjumpai Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Alasa an Monika Masnita Lahagu di rumahnya yang berlokasi di Alasa namun Pintu rumahnya sudah terkunci rapat.
Sekretaris DPC LSM KCBI Kabupaten Nias Utara mencoba komonikasi melalui via Telepon dengan nomor hp 0821XXXXXXXX tidak diangkat dan kita Coba juga Konfirmasi melalui via Chat WA dengan nomor yang sama tidak dibaca atau tidak dilihat juga.
Ketua DPC LSM KCBI Kabupaten Nias Utara menjelaskan apapun bentuk pungutan di sekolah tetap tidak diperbolehkan karena sangat bertentangan dengan Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan.
Dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 berbunyi Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana pengawasan pendidikan serta Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
Sedangkan dalam Pasal 9 Ayat (1) Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan berbunyi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.
Lajut Efori Zendarato sebagai ketua DPC LSM KCBI Nias Utara mengatakan kepada awak Media Investigasi86,Com “Benar kita telah melaporkan Oknum Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Alasa di Polres Nias Pada tanggal 4 Desember 2023 atas dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut.”
“Kita harapkan kepada APH Polres Nias agar segera melakukan pemanggilan terhadap kepala sekolah tersebut, sesuai peraturan Kepolisian NKRI.” Tegasnya
“Dasar kita melaporkan Kepala Sekolah tersebut Surat pernyataan dan surat kuasa Orang tua siswa/siswi yang telah disampaikan kepada LSM KCBI dan beberapa bukti lainnya berupa rekaman suara dan rekaman video sa’at kita wawancara dengan Siswa/i di SMP Negeri 8 Alasa.” Pungkasnya (Armansyah)
