Tanah Laut, Kalsel • Telah terjadi banjir lumpur di perkebunan masyarakat Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, provinsi kalimantan selatan.
Terjadinya banjir lumpur tersebut akibat dari perusahaan tambang yang telah mengalihkan sungai atau sumber air bersih yang selama ini diandalkan oleh pihak masyarakat Minggu (24/07/2022).
Masyarakat desa sumber jaya selama ini sangat berharap agar pihak perusahaan dan pemerintah melakukuan upaya agar insiden banjir lumpur yang menyandra aktivitas perkebunan karet Masyarakat bisa teratasi.
Informasi yang di himpun, banjir lumpur ini menggenangi perkebunan masyarakat, dikarenakan pihak perusahaan telah mengalihkan sungai yang selama ini diandalkan oleh masyarakat untuk perkebunan nya.
Apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat Desa Sumber jaya, kecamatan Kintap, kabupaten tanah laut, provinsi kalimantan selatan selama ini telah terjadi, dan sekian banyaknya pohon karet perkebunan masyarakat menjadi kerdil dan mati di akibatkan lumpur dari perusahaan yang masuk ke perkebunan masyarakat.
Hingga saat ini pihak pemerintah belum bisa melakukan aksi yang nyata terkait keluhan masyarakat desa sumber jaya.
Penderitaan masyarakat yang telah berlangsung selama Sembilan tahun sampai dengan saat ini tidak mendapatkan keadilan dari pihak yang berwenang.
Jika merujuk ke konsitusi, adanya Peraturan pemerintah tidak menggugurkan kewajiban pihak pemerintah dalam menjamin lingkungan hidup bagi masyarakat.
Perusahaan PT. Arutmin yang pemilik kawasan pertambangan belum ada itikad baik untuk memberikan solusi atas dampak negatif yang di berikan kepada masyarakat desa sumber jaya, padahal sejumlah warga sudah sembilan tahun mengeluhkan dampak limbah prusahan ini.
Dengan adanya pembiaran atas lumpur dari PT Arutmin yang telah berlangsung sejak lama, patut diduga ada kongkalikong antara Pihak terkait dan pihak perusahaan.
Sehingga sampai saat ini belum juga ada penanganan dan solusi yang jelas atas dampak negatif yang diterima masyarakat desa Sumber Jaya, kecamatan Kintap, kabupaten tanah laut, Kalimantan Selatan yang berlangsung selama 9 tahun.
Tampaknya pemerintah tidak lagi peduli dengan nasib masyarakat dan lebih mementingkan ketamakan para oligarki yang mencengkram bumi Pertiwi ini.(MISDAR)
