SIAK • Lembaga laskar Melayu bersatu (LLMB) Dewan Pimpinan Daerah khusus (DPDK ) Hangtuah Kabupaten Siak, menyayangkan sikap pemerintahan presiden Joko Widodo terkait proyek investasi asing (ECO City) di pulau Galang Rempang (Batam) yang menyebabkan pecahnya kericuhan di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau pada Kamis (07/09/2023) siang.
Dt. Syahuril selaku panglima Tengah DPDK Hangtuah Kabupaten Siak menyayangkan sikap pemerintah kepada warga Pulau Rempang Batam. Panglima Tengah DPDK Hangtuah Kabupaten Siak tersebut juga tidak menginginkan adanya pihak – pihak yang melakukan intimidasi kepada warga dan masyarakat Melayu Pulau Galang rempang, karena menurutnya hal tersebut dinilai sudah melanggar Hak Azasi Manusia Jumat (15/09/2023).
Dt. Syahuril menyebutkan bahwa bangsa Melayu tidak pernah mengganggu siapapun orang yang datang ke negeri Melayu, namun Panglima Tengah DPDK Hangtuah Kabupaten Siak itu tidak terima jika saudaranya bangsa Melayu diganggu.
“Kami bangsa Melayu ini bangsa yang mempunyai adab dan kami bangsa Melayu tidak pernah mengganggu orang-orang yang datang di negeri Melayu, siapapun dia, tetapi kalau sudah saudara kami bangsa Melayu ini terganggu, maka kami siap membantu saudara kami. Seyogyanya bangsa Melayu ini jika dicubit satu maka sakit semua, tergores satu luka semua” jelasnya.
Dengan adanya kericuhan di Pulau Rempang Batam yang memiliki 16 kampung tua Melayu, juga telah dihuni oleh 7.512 jiwa (Data: Badan Pusat Statistik), Lembaga laskar Melayu bersatu (LLMB) Dewan Pimpinan Daerah khusus (DPDK ) Hangtuah Kabupaten Siak menyatakan sikap, berikut isi pernyataan sikap LLMB DPDK Hangtuah Siak;
Kami Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) menyatakan sikap terkait saudara kami yang di Pulau Rempang Galang Batam sebagai berikut;
1. Menolak Relokasi masyarakat Melayu Pulau galang Rempang di kota Batam.
2. Meminta kepada pemerintah pusat agar menghentikan segala macam intimidasi dan ancaman terhadap masyarakat Melayu Pulau Galang Rempang karena itu sudah melanggar Hak Azasi Manusia (HAM)
3. Meminta kepada bapak presiden Joko Widodo untuk membatalkan proyek (ECO City) investasi asing tersebut, karena sudah banyak menelan korban dan menimbulkan malapetaka buat suku Melayu asli pulau rempang tersebut.
4. Meminta kepada pemerintah pusat agar menghargai bangsa Melayu, rumpun Melayu dan suku Melayu, khususnya yang berada di Indonesia dan umumnya di seluruh dunia.
5. Meminta kepada bapak presiden Joko Widodo agar segera bertindak, supaya unsur Sara tidak menjadi besar nantinya.
Itulah tadi lima (5) pernyataan sikap Lembaga laskar Melayu bersatu (LLMB) Dewan Pimpinan Daerah khusus (DPDK ) Hangtuah Kabupaten Siak terkait adanya kericuhan di Pulau Rempang Galang Batam.
(Sulaiman)
