More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bangka Belitung
Berita Indragiri Hilir
Berita Kriminal
Berita Kuansing
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Hiburan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Karimun
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Lahat
Kabupaten Lahat Online
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Siak
Kesehatan
Kota Batam
Kota Dumai
Kota Manado
Lampung Barat
Maluku
Maluku Utara
Narasi dan Opini
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Nusa Tenggara Timur (NTT)
Papua
Provinsi Aceh
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Sejarah
Video
Yogyakarta
INVESTIGASI 86 di Google News

Jaksa Agung Minta Koruptor 50jt Kebawah Tidak Perlu Dipenjara

investigasi86 ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung meminta usulan agar koruptor yang melakukan tindak korupsi di bawah Rp50 juta tidak perlu dipenjara. Mereka yang melakukan korupsi dibawah 50juta seharusnya  cukup untuk diminta mengembalikan uang yang di korupsi nya.

 

Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi memahami maksud dari usulan Jaksa Agung tersebut. Ghufron mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Di mana hukum bukan hanya berbicara soal pengembalian uang,akan  tetapi juga harus ada efek jera bagi si pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

 

NKRI adalah negara hukum yang pembentuknya adalah DPR dan pemerintah, selama hal itu tidak diatur dalam undang undang, kita sebagai aparat penegak hukum tidak bisa membuat gagasan untuk membiarkan korupsi di bawah Rp50 juta,” ucap Ghufron melalui pesan singkatnya, Jumat (28/1/2022).

 

Aspek hukum bukan hanya sekadar tentang kerugian negara kita,akan  tetapi juga aspek jerah.Ghufron tetap menghargai usulan Jaksa Agung yang meminta gagasan agar pelaku korupsi di bawah Rp50 juta tidak dipidanakan.

Diakui Ghufron memang biaya proses hukum dari penyelidikan sampai ke persidangan jauh lebih mahal dari kerugian negara yang dilakukan para koruptor akibat perbuatan korupsinya.

Sementara proses hukum kalau kita perhitungkan biayanya,mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan banding dan kasasi, biayanya tentu akan lebih besar dari nominal 50 juta. Sehingga saya memahami gagasan tersebut,ucapnya.

Ghufron menekankan, KPK hanyalah aparat penegak hukum yang akan menindak hukum sesuai aturan yang sudah ada dan Undang-undang yang berlaku. KPK tetap akan memproses para pelaku tindak pidana korupsi walaupun pelaku koruptor kelas teri atau nilai korupsinya di bawah dari nominal Rp50 juta.

 

KPK merupakan aparat penegak hukum,tentu apapun ketetapan Undang-Undang itu tetap akan ditegakkan,” pungkasnya.(red)

 

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!