More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bangka Belitung
Berita Indragiri Hilir
Berita Kriminal
Berita Kuansing
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Hiburan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Karimun
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Lahat
Kabupaten Lahat Online
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Siak
Kesehatan
Kota Batam
Kota Dumai
Lampung Barat
Maluku
Maluku Utara
Narasi dan Opini
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Nusa Tenggara Timur (NTT)
Papua
Provinsi Aceh
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Sejarah
Video
Yogyakarta

IPR Di Persulit, KPP Adakan Audiensi Ke DPRD DIY

Yunianto Di dampingi korlap saat menyampaikan orasi di depan gedung DPRD.
INVESTIGASI 86 di Google News

DIY • Ratusan pengemudi dan kelompok yang tergabung dalam wadah KPP (Kelompok Penambang Progo) hari ini datangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta untuk melakukan audiensi terkait perijinan, Rabu 9/11/2022.

Audensi sekaligus aksi demo di laksanakan oleh rakyat kecil yang berada di bantaran sungai progo. Sebagai titik kumpul di sisi timur jembatan srandakan atau di bunderan.

Kapolsek Srandakan Kompol Sudarsono dalam sambutannya memberitahuan bahwa sebelum para peserta audensi berangkat ke Gedung DPRD D.I.Y berpesan agar selalu mengindahkan atau mentaati peraturan lalu lintas dan jangan sampai ada tindakan yang anarkis.

Saya himbau kepada rekan – rekan untuk selalu mentaati peraturan selama di jalan dan saya tegaskan jangan sampai ada yang berbuat anarkis,” tuturnya.

Suasana di dalam lobby gedung DPRD DIY sebelum acara audensi di mulai

Setelah beberapa menit berorasi di depan Gedung DPRD DIY, Kemudian tepat pukul 13:00 WIB para perwakilan dari kelurahan masing- masing di persilahkan masuk di lobby gedung DPRD DIY.

Suasana di titik kumpul bunderan srandakan sebelum berangkat ke gedung DPRD

Ketua KPP Yunianto sekaligus sebagai orator menyebutkan bahwa Aksi audensi ini di lakukan karena merasa bahwa proses perijinan khususnya IPR (ijin Pertambangan Rakyat) terkesan di perlambat.

Ini di rasa sangat merugikan bagi kami yang yang mengais rejeki di sepanjang sungai progo, Selain itu adanya intervensi dari KPP kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar tidak mengeluarkan izin kepada perusahaan pertambangan.

Yunianto Di dampingi korlap saat menyampaikan orasi di depan gedung DPRD.

Yunianto juga menjelaskan bahwa sampai saat ini sudah ada puluhan permohonan izin pertambangan rakyat dari anggota KPP yang masih tergantung dan belum keluar.

Kami sudah ajukan permohonan izin bahkan sudah 2 tahun yang lalu, Tetapi entah kami tidak tau proses berhentinya perizinan kami dimana padahal kami sudah sesuai persyaratan, Anehnya kami pengajuan izin Pertambangan Rakyat susah tetapi perusahaan tambang yang beralamatkan bukan di wilayah D.I.Y malah gampang terbitnya,”tegasnya.

Adapun permasalahan yang di sampaikan KPP dalam audensi yaitu;

1.Percepatan izin IPR di kali progo.

2.Memperbanyak WPR(Wilayah Penambangan Rakyat) di kali progo agar lebih bermanfaat buat pemberdayaan masyarakat.

3.Segera menindaklanjuti dan menerbitkan REKOMTEK Khusus untuk pengajuan IPR.

4.Peninjauan kembali WIUP eksplorasi yang muncul atas pelayanan OSS yang terbukti menabrak WPR dan mengembalikan WPR ke Penambang Rakyat.

5.Perlunya sosialisasi pemrakarsa pengajuan WIUP kepada warga sekitar agar tidak terjadi benturan.

6.KPP meminta keseriusan pemerintah dalam membina penambang kali progo karena sudah terbukti penambang pasir progo penopang kebutuhan material pembangunan dan menciptakan lapangan pekerjaan maka pemerintah seharusnya

a.Memberikan pelatihan keselamatan kerja dan memberikan jaminan keselamatan bagi penambang rakyat.

b.Memberikan bantuan alat dan permodalan kepada penambang rakyat.

Wakil Ketua DPRD D.I.Y Huda Tri Yudiana dalam sambutannya mengatakan apa yang jadi keluhan penambang pasir progo akan segera ditindaklanjuti bersama komisi terkait.

Diskusi untuk membahas usulan atau keluhan dari KPP akan kami tindak lanjuti bersama komisi terkait dalam waktu dekat,”tuturnya.

Dalam audensi di lobby gedung DPRD D.I.Y lantai 1 hadir juga dari dinas PUP ESDM DIY, Perwakilan dari DLHK DIY, Perwakilan dari BBWSO, Tak luput hadir perwakilan dari Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY.

Setelah acara selesai, Mengingat para peserta menggunakan puluhan armada Truk mereka membubarkan diri dengan pengawalan dari petugas Polresta Yogyakarta dengan tertib.(Ananta)

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!
Yulius Maulana Bakal Calon Bupati Lahat 2024