More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bantul
Batam
Berita Kriminal
Blitar
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Garut
Gunung Kidul
Halmahera Selatan
Halmahera Tengah
Iklan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Kabupaten Buru
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rejang Lebong
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Siak
Karimun
Kesehatan
Kota Dumai
Kota Magelang
Kota Manado
Kota Semarang
Labuhan Batu
Maluku Tenggara
Merangin
Narasi dan Opini
Papua
Pekanbaru
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Maluku
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Provisi Maluku Utara
Sejarah
Sleman
Tanggamus
Ternate
Tidore
Timor Tengah Selatan
Trenggalek
Video
Way Kanan
Yogyakarta
Yogyakarta

Tolak Revisi Undang-undang Penyiaran, Gabungan Wartawan Dan LSM Rejang Lebong Adakan Aksi Damai

Rejang Lebong – Sejumlah rekan-rekan wartawan dan LSM yang tergabung didalam satu tekad untuk keadilan pada hari rabu (22/05/2024) pukul10.00 WIB mengadakan aksi unjuk rasa tolak revisi undang-undang penyiaran No.32 tahun 2022 yang diduga kuat melanggar Undang-Undang 1945 dan undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers dan dinilai mencederai undang-undang No 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik.

Orasi yang dihadiri sebanyak 50 Wartawan dan LSM ini dimotori oleh Ishak Burmansyah selaku koordinator Aksi.

Para peserta aksi bergerak melalui depan masjid agung sukawati berjalan kaki menuju kantor DPRD rejang lebong sambil menyuarakan yel-yel tolak revisi undang-undang penyiaran.

Sesampai di halaman kantor DPRD merekapun (peserta aksi) berkumpul sambil berorasi meminta agar Dewan yang terhormat dapat hadir menjumpai dan menampung aspirasi para rekan Jurnalis dan LSM ini dan para peserta aksi ini dikawal oleh pihak dari kepolisian dan Satpol PP.

Dalam kesempatan ini Ishak burmansyah beserta rekan-rekan lainnya berorasi meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar kiranya dapat menfasilitasi apa yang disuarakan terkait undang-undang penyiaran yang dianggap mencederai kemerdekaan Pers dan melemahkan kebebasan Pers untuk dicabut dan dibatalkan.

“Kami menolak keras revisi rancangan undang-undang No 32 tentang penyiaran karena itu akan mencederai kebebasan pers yang telah diatur didalam undang-undang No 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik.” Ujar Burandam

“Oleh karena itu hari ini kami gabungan wartawan beserta LSM sekabupaten Rejang Lebong ini meminta kepada Dewan yang terhormat untuk segera menerima dan merekomendasikan keberatan kami ke DPR RI.” Tambahnya

Dalam orasi yang berlangsung aman dan damai ini diterima langsung oleh ketua DPRD Rejang Lebong Mahdi Husen SH dan didampingi Kapolres Rejang Lebong AKBP Juda Trisno Tampubolon, SH, S.IK, MH.

Dihadapan peserta aksi Mahdi Husen menyampaikan bahwa Aksi yang dilakukan oleh rekan-rekan wartawan seperjuangan ini wajar-wajar saja karena merupakan bentuk kekecewaan terkait revisi undang-undang penyiaran yang akan membungkam kebebasan Pers.

“Sah dan wajar adanya penolakan kalo itu dianggap memang akan menjadi penghalang kebebasan pers menurut rekan-rekan sekalian.” Ujar Mahdi

“Kita tahu bahwa Pemerintah pusat bersama DPR RI saat ini sedang menggodok revisi Undang-Undang penyiaran, kawan-kawan Pers merasa disitu ada pembungkaman kebebasan pers bukan hanya disini di daerah-daerah lain juga telah terjadi pergerakan masa yang dilakukan oleh teman-teman wartawan menolak revisi undang-undang penyiaran ini.” Tambahnya

“Silakan bereaksi kalo memang itu dianggap merugikan dan akan menghambat ruang gerak kawan-kawan wartawan untuk peliputan serta investigasi di lapangan, Kami DPRD siap menfasilitasi aspirasi yang saudara saudara suarakan dan perjuangkan saat ini.” Sebut Mahdi

Akhirnya perwakilan peserta aksi pun sepakat duduk bersama dan berdialog di ruangan ketua DPRD Mahdi Husen, dalam pertemuan antara perwakilan Wartawan dan LSM bersama Ketua DPRD Mahdi Husen yang didampingi kapolres Rejang Lebong AKBP Juda Trisno Tampubolon diambil lah keputusan serta kesepakatan.

Adapun kesepakatannya meminta kepada DPRD Kabupaten Rejang Lebong untuk meneruskan tuntutan yang berisikan membatalkan rencana revisi undang-undang No 32 tahun 2022 tentang penyiaran yang diduga kuat melanggar undang-undang RI tahun 1945 dan undang-undang No 40 tahun 1999 tentang pers serta mencederai undang-undang No 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik. (Ar)

 

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!