More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bangka Belitung
Berita Indragiri Hilir
Berita Kriminal
Berita Kuansing
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Hiburan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Karimun
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Lahat
Kabupaten Lahat Online
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Siak
Kesehatan
Kota Batam
Kota Dumai
Kota Manado
Lampung Barat
Maluku
Maluku Utara
Narasi dan Opini
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Nusa Tenggara Timur (NTT)
Papua
Provinsi Aceh
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Sejarah
Traveling
Video
Way Kanan
Yogyakarta

DPP-KPK TIPIKOR Provinsi Kalimantan Selatan Keberadaannya Legal 

INVESTIGASI 86 di Google News

Kalimantan Selatan • Dewan Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana korupsi provinsi Kalimantan selatan resmi berdiri sejak tanggal 01 september 2021.

KPK Tipikor Kalsel telah di daftarkan keberadaannya di Kesbangpol provinsi kalsel, Gubernur kalsel, DPRD Provinsi kalsel.

LSM KPK Tipikor Kalsel juga telah diketahui keberadaannya di Kejaksaan Tinggi Provinsi kalsel, Pengadilan tinggi provinsi Kalsel, serta  Danrem 101 Antasari dan Polda kalsel.

Melalui surat pemberitahuan keberadaan dari Dewan Pimpinan Pusat Komisi Pengawasan korupsi Tindak pidana korupsi, DPP-KPK TIPIKOR Telah diketahui keberadaannya” kata Irwansyah selaku ketua DPP-KPK TIPIKOR PROV Kalsel.

Hal tersebut berdasarkan Akta Notaris Nomor 4 tanggal 27 Desember 2016 Keputusan Menkumham RI, AHU-0043267.AH.01.04. Tahun 2016, tentang pengesahan Pendirian badan hukum yayasan, KPK TIPIKOR yang merupakan salah satu organisasi masyarakat yang di Naungi Yayasan, sesuai pedoman AD/RT yang di tetapkan melalui Akta Notaris Drs. Mohammad yusuf SH, Dipl.Eng tahun 2016, Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana korupsi di singkat menjadi KPK TIPIKOR adalah Organisasi kemasyarakatan dan ruang lingkup Nasional atau daerah atas dasar kesamaan kegiatan dan fungsi di bidang pendidikan pencegahan dan pengawasan Tindak Pidana korupsi.

Ada pun tujuan di bentuk nya KPK TIPIKOR secara garis besar adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi dan menciptakan kerja yang harmonis antara lembaga Negara penegak hukum provinsi kalimantan selatan.

Fungsi KPK TIPIKOR sebagai wadah pendidik, penggerak, pengarah dan pemersatu masyarakat dalam pengawasan korupsi tindak pidana korupsi serta menyalurkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Untuk kegiatan KPK TIPIKOR sendiri yakni untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan dampak tindak pidana korupsi, memperjuangkan tegaknya supremasi hukum dengan menghormati serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan hak asasi manusia.

Secara kepengurusan Dewan Perwakilan pusat Komisi pengawasan korupsi tindak pidana korupsi telah mendaftarkan SK dari DPP nomor : 01/SK/DPP/KPK Tipikor/IX/2021 tentang susunan struktur organisasi Dewan Perwakilan Pusat Komisi Pengawasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi Provinsi Kalimantan selatan di singkat menjadi DPP-KPK TIPIKOR Prov. Kalimantan selatan 2021-2022.(red)

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!