Alasan Presiden Jokowi Enggan Membayar Hutang Kepada Seorang Warga Padang

 

investigasi86 Melalui tim kuasa hukumnya,Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani menolak untuk membayar utang negara sebesar Rp 60 miliar kepada seorang warga Padang Sumatra Barat.

Utang negara tersebut merupakan bagian dari gugatan seorang warga dari Sumatera Barat, Hardjanto Tutik adalah seorang warga padang yang pernah memberikan pinjaman dana kepada NKRI pada 1950.

 

Bob Sulitian selaku Kasi Perdata di Kejaksaan Tinggi Sumbar mengatakan, penolakan pembayaran pinjaman dana itu terjadi meski proses mediasi dengan pemerintah telah digelar oleh Pengadilan Negeri Padang, Rabu (26/1/2022).

Bob Sulitian mengungkapkan memang ada gugatan dari Hardjanto soal utang negara. Jadi, persidangan tersebut sudah dilakukan mediasi namun gagal,tutur Bob, dikutip dari Kompas.com, Kamis (27/1/2022

Alasan pemerintah tolak bayar utang

 

Mentri Keuangan yang diwakili oleh 12 pengacaranya memberikan jawaban tertulisnya, menyatakan bahwa obligasi atau surat utang milik negara yang ada di tangan Hardjanto sudah (kedaluwarsa) lewat masa pelunasannya.

Berdasarkan Pasal 6 Keputusan MenKeu (KMK) No. 466a/1978, durasi/lamanya waktu pelunasan utang itu terhitung sampai lima tahun sejak penetapan obligasinya pada 28 November 1978.

Maka dari itu surat obligasi tersebut menjadi kedaluwarsa dan tidak berlaku lagi. Sehingga permohonan penggugat tidak dapat kami penuhi,ungkap salah satu pengacara Sri mulyani, Didik Hariyanto.

Karena penggugat tidak mencairkan obligasi tsb dalam rentang waktu yang telah ditentukan,lantas pemerintah tidak wajib untuk melunasinya.

Kuasa hukum Hardjanto Tutik mengungkapkan bahwa kliennya merasa sangat kecewa sekali dengan sikap dan pernyataan pemerintah yang enggan membayar utang tersebut,tutur Amiziduhu Mendrof selaku kuasa hukum Hardjanto.
Seharusnya klien saya mendapatkan penghargaan dari pemerintah karena berjasa membantu negara dan sekarang uangnya malah belum dikembalikan,” tuturnya.
Alasan yang diberikan oleh pihak tergugat itu dinilai sangat aneh dan tidak wajar oleh Mendrofa,dikarenakan menggunakan dasar KMK untuk menghindari pembayaran pinjaman dana tersebut.
Mendrofa melanjutkan,padahal KMK itu sendiri sudah mengangkangi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
Dalam undang undang telah dinyatakan sah,kok di KMK bisa disebut kedaluwarsa? Aneh ya utang kok bisa kedaluwarsa,” ucap Mendrofa.
Kuasa hukum hardjanto menekankan, posisi Undang undang sudah jelas lebih tinggi tingkatnya dari pada KMK yang belum terdaftar dalam lembaran negara Republik Indonesia.
Setelah proses mediasi gagal, Mendrofa dan Hardjanto sebagai kleinnya akan tetap melanjutkan gugatan ke persidangan.(red)
Advertisements
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com