More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bangka Belitung
Berita Indragiri Hilir
Berita Kriminal
Berita Kuansing
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Hiburan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Karimun
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Lahat
Kabupaten Lahat Online
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Siak
Kesehatan
Kota Batam
Kota Dumai
Kota Manado
Lampung Barat
Maluku
Maluku Utara
Narasi dan Opini
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Nusa Tenggara Timur (NTT)
Papua
Provinsi Aceh
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Sejarah
Video
Yogyakarta
INVESTIGASI 86 di Google News

Mantan Kadis Koperasi dan UKM Kabupaten Lahat Diperiksa Kajari Terkait Dugaan SPJ Fiktif

Foto : Kepala Seksi (Kasi) Intelijen kabupaten Lahat, Zith Mutaqin, SH, MH

Lahat • Mantan Kepala Dinas (kadis) Koperasi dan UKM Kabupaten Lahat, YE yang kini menjabat Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Lahat, memenuhi panggilan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat terkait pemeriksaan atas dugaan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Perjalanan Dinas Fiktif serta kegiatan pembinaan UMKM di masa pendemi Covid-19 tahun 2020 lalu yang diduga fiktif.

Melansir dari pemberitaan sebuah media online yang tayang pada tanggal 6 Juni 2022 lalu, pemanggilan dan pemeriksaan tersebut diketahui menindaklanjuti laporan dari LSM KPK Lahat dengan nomor LP-028/KPK/SUMSEL/2023 tentang adanya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah disinyalir menelan anggaran sebesar Rp 446 juta di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lahat yang ditujukan pada Kejaksaan Negeri Lahat.

Dikonfirmasi kepada pihak Kejari Lahat pada Kamis (8/6/23), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lahat, Gunawan Sudarsono, SH, MH melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Zith Mutaqin, SH, MH tak menampik jika pihaknya telah melakukan pemeriksaan awal terkait dugaan SPJ Fiktif di Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Lahat seperti dilaporkan LSM KPK tersebut.

Ya, benar kita telah panggil beberapa saksi. Namun pemanggilan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan awal dan klarifikasi”, terang Zit Mutaqin.

Penanganan proses hukum terkait dugaan kerugian Negara seperti yang dilaporkan tersebut, lanjut dia, tentunya tidak bisa dilaksanakan dengan tergesa-gesa, gegabah dan asal-asalan.

Laporan dari masyarakat tidak cuma satu perkara saja, tapi ada beberapa berkas yang menunggu antrian untuk diperiksa. Makanya untuk laporan ini, kita masih dalam fase Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) dan pengumpulan data. Belum sampai ke tahap penyidikan, itu butuh waktu cukup panjang”, katanya, saat di ruang kerjanya.

Atas respon positif dan diprosesnya laporan yang disampaikannya pada Kejari Lahat, Dodo Arman selaku Ketua LSM KPK Kabupaten Lahat sekaligus pelapor mengaku mengapresiasi proses hukum yang sedang berjalan.

Kita harus support sikap tegas Kejari Lahat dalam penangangan kasus ini. Yang aku laporkan tentang perjalanan dinas di masa pandemi tahun 2020 dan kegiatan pembinaan terhadap pengusaha UMKM di masa pandemi 2020, itu disinyalir fiktif”, sebut Dodo via WA.

Kejari Lahat dalam hal ini, ditegaskan Dodo, harus berani dan serius dalam penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Lahat, tanpa tebang pilih. Seperti kasus dinas perpustakaan yang sekarang sudah dinyatakan terbukti bersalah oleh Pengadilan.

Ditanya tentang upaya hukum selanjutnya, jika kasus tersebut tidak berjalan..?, Dodo dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya akan gelar aksi mosi tidak percaya terhadap kinerja Kejari Lahat.

Kita demo ke Kejati Sumsel, minta Aswas Kejati untuk melakukan pengawasan terhadap laporan kita”, tutup Dodo

Jurnalis: kohiri

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!