SOE, INVESTIGASI86.COM – Isu pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) kembali mengemuka. Luas wilayah yang mencapai 3.955,36 km² dengan 32 kecamatan dan ratusan desa terpencil dinilai menjadi tantangan serius dalam pemerataan pelayanan publik dan pembangunan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD TTS, Habel A. Hoti, menegaskan, pemekaran TTS menjadi dua wilayah administratif adalah solusi logis dan mendesak. Hal itu disampaikannya kepada media, Kamis (24/4/2025).
“Wilayah TTS terlalu luas. Banyak daerah di pinggiran kesulitan mengakses layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, hingga administrasi pemerintahan,” tegas Habel.
Menurutnya, jika pemekaran dilakukan, ada sejumlah dampak positif yang akan langsung dirasakan masyarakat:
Akses Pelayanan Publik Lebih Dekat Warga tak lagi harus menempuh jarak jauh ke ibu kota kabupaten. Kantor-kantor dinas yang tersebar di kabupaten baru akan mempercepat layanan dan membuka lapangan kerja.
Percepatan Infrastruktur Wilayah hasil pemekaran akan fokus mengejar ketertinggalan pembangunan, termasuk jalan, jembatan, listrik, dan jaringan internet.
Peningkatan Ekonomi Lokal Dengan hadirnya pusat pemerintahan baru, akan tumbuh sentra ekonomi lokal, mulai dari pasar rakyat hingga sektor UMKM dan pariwisata.
Kemajuan Pendidikan Pemerintah kabupaten baru lebih mudah membangun fasilitas pendidikan dan menyebar tenaga pendidik secara merata.
Penanggulangan Kemiskinan Lebih Efektif Program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat bisa lebih tepat sasaran dan diawasi langsung oleh pemda setempat.
Habel juga mengingatkan, tanpa pemekaran, ketimpangan wilayah akan terus melebar. Ia merinci sejumlah risiko yang akan dihadapi jika pemekaran tidak segera dilakukan:
Pelayanan Publik Tidak Merata Akses ke layanan dasar tetap sulit dijangkau, terutama di wilayah pelosok.
Distribusi Pembangunan Tak Seimbang Anggaran dan pembangunan akan tetap terpusat di ibu kota kabupaten.
Penanganan Kemiskinan Terhambat Data tak akurat dan keterbatasan akses membuat program pengentasan kemiskinan tak berjalan optimal.
Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Melebar Ketimpangan antara pusat dan pinggiran bisa memicu konflik, urbanisasi besar-besaran, hingga tuntutan pemekaran dari masyarakat.
Minimnya Partisipasi Masyarakat Warga di daerah terpencil kerap terpinggirkan dalam proses pembangunan karena jarak dan sarana komunikasi yang terbatas.
“Kalau tidak dimekarkan, kita akan terus melihat ketimpangan antara pusat dan pinggiran. Ini bisa memicu urbanisasi, bahkan desakan pemekaran dari masyarakat itu sendiri,” ujar Habel tegas.
Ia pun mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mempertimbangkan secara serius usulan pemekaran wilayah, khususnya DOB Amanatun, demi menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di TTS.
