Sudah sepantasnya provinsi Maluku (PROVMAL) menjadi target KPK terjadinya Koruptor yang menggurita.
Di kutip dari Ketua Forum Komunikasi Kemaritiman Maluku Indonesia JEMS TALAKUA Jumat 13 September 2024 melalui BDS Alliance. Kepada KETUA DPD Lembaga Indonesia Transportasi watch Investigation ( INTRAWIN) sekaligus Perwakilan FORKAMI NURJANNAH RAHAWARIN.
Dua bait redaksi menuliskan Ketua KPK Nawawi Pomolango yang ingin bertemu mantan Presiden JW, tetapi tidak bisa di ajak bertemu. Hal ini di curhatnya saat acara Gathering KPK di kabupaten Bogor bulan lalu.
Menurut KETUA DPD INTRAWIN.NURJANNAH RAHAWARIN mengatakan “Saya mengusulkan kepada ketua saya Pak JEMS TALAKUA sebagai ketua umum FORKAMI Agar bisa di sampaikan kepada Ketua KPK, kalau bisa di usulkan untuk hajatan HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA (HARKORDIA )
sekali kali PROVMAL.”
Untuk ujicoba sejauh mana para pejabat berdasi yang terlibat dalam penyalah gunaan anggaran keuangan Negara. Baik Dalam tubuh APBD maupun Dak masih fine selama masa pemerintahan GUBMAL Lima tahun.
Salah satu dari anggaran Rehabilitas Mes Maluku dan berkembangnya imformasi anggaran pinjaman di PT, SMI Sebanyak 700 M, biar terbuka dan transparan sudah menerimakah atau belum.
Kita dari media pers juga membutuhkan keterbukaan publik .
jangan tutupi ini semua biar terang. Berdasarkan bukti dari satu buah foto bahwa X GUBMAL MI, ssementara memegang foto bukti bersama Dirut PT SMI di ruang perusahaan.
Dari bukti inilah menjadi dasar kuat
ada yang di tutupi seperti terjadinya sanggahan yang langsung di publikasikan melalui media pers online terkait tudingan kepada Bupati TAHER HANUBUN.
Menurut Bupati TUAL “Saya tidak mendapatkan uang dari BPK GUBERNUR. MI tetapi saya meminjamnya sendiri ke PT SMI tersebut sebanyak 150M, saya langsung ke PT.” Jawaban Bupati TUAL Taher HANUBUN saat di kontak telepon lewat WA
Oleh media news Investigasi 86 beberapa bulan silam saat marak isu panas kasus ini muncul di permukaan publik, maka bukan lagi rahasia umum.
Terkait kasus kedua yang telah menelan korban kerugian MASYARAKAT DATARAN WAEPO Mencapai 2 Triliun lebih yakni BENDUNGAN ASAL-ASALAN.
Walaupun Fasilitas Anggaran tersebut berasal dari APBN, tetapi ada saling berkaitan dengan Pronya PEMPROV MALUKU untuk proyek tersebut.
“Sehingga tidak ada salahnya jika Ketua KPK Giatkan HARKORDIA di atas tanah nusa ini, itukan WTP.” Tutur NURJANNAH RAHAWARIN Akademisi anti korupsi
Hal ini akan memberikan nilai tambah Bagi KPK yang artinya sambil menyelam tangkap Belut.
Penulis NURJANNAH RAHAWARIN