Timor Tengah Selatan _ NTT
Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FPDT) mendesak Pimpinan DPRD dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk mengeluarkan klarifikasi resmi terkait polemik rumah jabatan pimpinan DPRD TTS.
Ketua FPDT, Doni Tanoen, dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada Rabu, 5 Februari 2025, menilai bahwa kesalahan terkait kondisi rumah jabatan pimpinan DPRD TTS terletak pada Sekwan.
“Sekwan bicara tanpa mengecek kondisi rumah jabatan. Padahal, Sekwan yang harus bertanggung jawab untuk persiapan dan kesiapan sarana dan prasarana rumah pimpinan DPRD sebagai penyelola kerumah tanggaan pimpinan DPRD,” tegas Dony Tanoen.
Dony Tanoen menyebutkan bahwa tiga rumah jabatan pimpinan DPRD TTS ternyata dalam kondisi yang tidak terawat dengan baik. “Selama ini, tiga rumah pimpinan itu memang tidak terurus sampai bak kamar mandi rusak, kursi tidak ada, kain gorden dan lainnya tidak ada. Sehingga pimpinan yang baru tidak bisa menempati tiga rumah pimpinan dengan baik. Ini kegagalan Sekwan,” tegasnya.
Dony Tanoen menekankan bahwa polemik ini harus segera diclearkan agar tidak berkepanjangan. Ia mendesak Pimpinan DPRD dan Sekwan untuk mengeluarkan klarifikasi resmi dan menjelaskan kondisi yang sebenarnya.
“Jangan pak Sekwan bicara lain, kenyataan lain. Pak Sekwan ini juga mesti menjadi perhatian agar tidak ada framing negatif buat pimpinan DPRD yang baru,” tegas Dony Tanoen.
Dony Tanoen juga menyarankan agar Pimpinan DPRD TTS harus respon terhadap polemik ini dan mengadakan pertemuan dengan semua pihak yang terkait dengan urusan rumah pimpinan DPRD.
“Pimpinan DPRD harus ada perhatian polemik ini agar clear. Semua pihak yang terkait dengan urusan rumah pimpinan DPRD di undang duduk bersama agar clear sehingga publik tahu,” ungkap Dony Tanoen.
Dony Tanoen menyayangkan bahwa setiap 5 tahun ratusan juta rupiah harus dihabiskan hanya untuk mempersiapkan fasilitas 3 rumah pimpinan DPRD, sementara banyak persoalan di desa yang membutuhkan perhatian, seperti jalan putus, longsor, dan banjir.
“Mestinya kalau anggaran itu tidak habis bisa di pakai oleh pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD untuk bantu atasi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum,” tegas Dony Tanoen.
Dony Tanoen mengucapkan terima kasih kepada media massa yang terus mengawal permasalahan ini sehingga publik dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya.
Kaperwil NTT : Aman
