KUANTAN SINGINGI • Sebuah kabupaten di provinsi Riau yang biasanya disingkat dengan KUANSING, belakangan diterpa problematika, baik dalam segi ekonomi, infrastruktur maupun dari segi moril. Apakah Kuansing sudah menjadi negri tak bertuan?
Masuknya sejumlah pejabat “import” di lingkup Pemda Kabupaten Kuantan Singingi (KUANSING), terkesan Kabupaten yang dialiri oleh dua sungai itu telah dikuasai oleh sekelompok Oligarki.
Sehingga hal tersebut seakan – akan menambah beratnya tantangan bagi para putra putri Kuansing yang cinta akan tanah airnya itu.
Jika diuraikan satu per satu problematika yang terjadi itu, tentu akan membuat bosan para pembaca dan tidak akan usai jika di tulis dalam rubrik ini.
Mirisnya anggota DPRD Kuansing tidak ada satupun yang berani bersuara alias “Bisu seribu bahasa” terkait ketimpangan yang terjadi di negri pencetak guru itu.
Terakhir setelah adanya isu ajudan istri sekda Kuansing Dedi Sambudi, berselang kemudian muncul lagi pembahasan tentang pembangunan infrastruktur Kuansing yang dikelolah oleh dinas PUPR Kuansing.
Dalam pembahasan itu, sepertinya Pemda Kuansing lebih mengutamakan pembangunan vertikal daripada pembangunan infrastruktur dalam kota.
Pembangunan paling besar menelan anggaran hingga milyaran rupiah di APBD Kuansing 2023, ada di pembangunan instansi vertikal, seperti pembangunan gedung Kejari Kuansing, Polres Kuansing dan Gedung Makodim.
Apakah infrastruktur di Kuansing sudah bagus? Jika kita lihat ada salah satu jalan yang notabenenya ada didalam kota teluk kuantan, tepatnya di Dusun Penghijauan Desa Koto Kari yang tembus ke jalan di dekat GOR Sport Center, bersebelahan di kantor Partai Gerindra.
JG Masyarakat setempat menyebutkan bahwa jalan yang dimaksud semenjak bumi berkembang, tidak pernah dilirik pemerintah kabupaten Kuansing untuk diperbaiki.
“Semenjak zaman ini berkembang jalan ini belum pernah dilirik oleh pemerintah untuk di perbaiki apalagi di aspal” ucap JG warga Kenegerian kari kepada investigasi86 pada beberapa waktu lalu.
JG juga menyebutkan bahwa setiap ada reses anggota dewan di Kenegerian kari, jalan yang dimaksud selalu diusulkan, namun terkesan dicuekkan.
“Padahal disetiap reses anggota dewan di Kenegerian kari, selalu disampaikan dan diusulkan oleh masyarakat setempat, agar jalan tersebut di perbaiki atau diaspal” ucap JG.
Lebih lanjut JG juga mempertanyakan apakah kadis PUPR Kuansing Zulkarnain yang notabenenya pejabat impor itu tau dengan keberadaan jalan yang dimaksud.
“Kadis PUPR kita inikan impor nih, apakah beliau tau bahwa ada jalan di kota kabupaten yang sampai saat ini belum diaspal?” Tanya IG sembari mencibir kepada awak media investigasi86.
Lebih lanjut JG juga berujar lewat media ini terkait proyek yang menelan APBD Kuansing tahun 2023 itu yang terkesan untuk menutupi kasus yang ada di Kuansing.
“Apa mungkin proyek proyek milyaran rupiah dari dana APBD Kuansing itu untuk membangun gedung megah di kejaksaan, kepolisian dan TNI itu merupakan salah satu strategi mereka untuk menyumpal mulut APH agar kasus kasus di Kuansing mandek, sementara infrastruktur di Kuansing masih jauh dari harapan” ujar JG dengan nada kesal.
Belum lagi jalan rusak parah yang ada di Banjar Benai yang juga telah di Ekspos disalah satu media online, dan masih banyak lagi infrastruktur di Kuansing yang hancur/buruk yang masih belum terekspos lewat media.
Warga koto kari tersebut kemudian bertanya kepada awak media, apakah Kuansing ini negrinya sudah tidak bertuan lagi.
“Dalam situasi seperti ini, Kuansing kita ini mau jadi apa kedepannya? Apakah negri kita ini sudah tidak bertuan” tanya JG menutup pembicaraan, Senin 27/3/2023.(adr)
