TTS,INVEESTIGASI86.COM— Ketua Forum Pemerhati Demokrasi Timor, Doni Tanoen, menyatakan keprihatinannya terhadap kinerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) tahun anggaran 2024. Dalam keterangannya kepada media ini pada Selasa (15/4/2025), Doni menyebut bahwa meskipun komposisi pansus kali ini didominasi wajah-wajah baru dari DPRD TTS, semangat dan integritas mereka harus ditunjukkan melalui kerja nyata.
“Saya sejak awal bangga karena pansus diisi oleh wajah baru, tetapi ini harus diiringi semangat baru juga. Jangan sampai kejadian seperti tahun-tahun sebelumnya terulang, di mana rekomendasi pansus hanya jadi formalitas tanpa tindak lanjut,” ujarnya.
Doni mencontohkan berbagai persoalan yang hingga kini belum terselesaikan, seperti proyek perumahan yang sudah membongkar rumah sejak tahun-tahun sebelumnya, namun tak kunjung dibangun kembali. Ia juga menyoroti proyek pengadaan air bersih di Desa Tumu, yang menelan anggaran Rp500 juta namun hingga kini belum memberikan manfaat karena mesin tidak berfungsi.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti laporan WTP di 26 puskesmas yang menurutnya tidak berjalan maksimal. “Ini bukti bahwa pemerintah daerah hanya fokus menyerap dan menghabiskan anggaran agar SPj 100% rampung, tapi asas manfaatnya nihil,” tegasnya.
Doni juga menyebut adanya kejanggalan dalam dokumen LKPJ yang diserahkan oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di mana banyak program atau kegiatan dilaporkan tanpa mencantumkan lokasi pelaksanaan. Ia mempertanyakan maksud dari laporan seperti itu dan menilai hal tersebut sebagai bentuk penghambatan kerja pansus.
“Bagaimana bisa kegiatan dilaporkan tanpa lokasi? Ini patut diduga sebagai upaya menghalangi kerja pansus. Bupati dan Wakil Bupati harus turun tangan serius menyikapi hal ini,” pungkasnya.
Ia juga mengkritisi sikap para kepala dinas yang menurutnya tidak jujur dalam menyampaikan laporan, yang dinilai telah melanggar etika birokrasi dan mencederai prinsip transparansi.
