More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bantul
Batam
Berita Kriminal
Blitar
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Garut
Gunung Kidul
Halmahera Selatan
Halmahera Tengah
Iklan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Jayapura
Kabupaten Buru
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rejang Lebong
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Siak
Karimun
Kesehatan
Kota Dumai
Kota Magelang
Kota Manado
Kota Semarang
Labuhan Batu
Maluku Tenggara
Merangin
Narasi dan Opini
Papua
Pekanbaru
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Maluku
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Provisi Maluku Utara
Sejarah
Sleman
Tanggamus
Ternate
Tidore
Timor Tengah Selatan
Trenggalek
Video
Way Kanan
Yogyakarta
Yogyakarta

Ketum APPI Berharap Jangan Ada Diskriminasi Dalam Kemitraan

Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) Ade Julhaidir menegaskan bahwa Hari Pers Nasional (HPN) adalah milik semua jurnalis dan menekankan pentingnya tidak adanya diskriminasi dalam perayaan tersebut.

Beliau mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik diskriminasi yang terjadi, terutama terkait dengan pemilahan media berdasarkan status verifikasi oleh Dewan Pers.

Menurutnya banyak instansi yang hanya mengakui media yang telah terverifikasi, sementara media yang belum terverifikasi seringkali diabaikan. Padahal Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tidak mewajibkan perusahaan media untuk terverifikasi oleh Dewan Pers.

Ade Julhaidir yang akrab disapa Bang Jul berharap agar semua pihak termasuk masyarakat, institusi dan pemerintah dapat menjalin kerjasama yang baik dengan insan pers tanpa adanya diskriminasi.

Beliau menekankan bahwa instansi-instansi harus peka terhadap perkembangan dunia digitalisasi, dimana penyebaran informasi melalui media online, cetak dan elektronik tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu. Perusahaan media yang telah memiliki izin dan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM sudah diakui oleh negara.

Selain itu Ade Julhaidir juga menyoroti pentingnya peran jurnalis dalam masyarakat modern. Beliau menyatakan bahwa jurnalis tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga terlibat dalam penyelidikan, analisis dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam masyarakat yang semakin kompleks, jurnalisme memainkan peran krusial dalam membentuk opini publik, memperkuat nilai-nilai demokrasi dan mendorong perubahan sosial yang positif serta pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian Ade Julhaidir menegaskan bahwa kesempatan untuk menyebarkan berita yang akurat adalah hak masyarakat yang harus dijunjung tinggi dan dihargai. Beliau berharap agar tidak ada lagi perlakuan diskriminatif terhadap perusahaan media, baik dalam kerjasama maupun pengembangan sistemb informasi. (Rls/Red)

 

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!