More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bangka Belitung
Berita Indragiri Hilir
Berita Kriminal
Berita Kuansing
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Hiburan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Karimun
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Lahat
Kabupaten Lahat Online
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Siak
Kesehatan
Kota Batam
Kota Dumai
Kota Manado
Lampung Barat
Maluku
Maluku Utara
Narasi dan Opini
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Nusa Tenggara Timur (NTT)
Papua
Provinsi Aceh
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Sejarah
Traveling
Video
Way Kanan
Yogyakarta

Diduga Pengadaan Obat dan Alkes di UPT Puskesmas “Diremot” Dinkes Tapsel

Ilustrasi proyek alat kesehatan (sumber: batamnews)
INVESTIGASI 86 di Google News

Tapanuli Selatan • Maraknya kasus peredaran obat-obatan yang menimbulkan problema saat ini seharusnya menjadi barometer bagi pemerintah daerah dalam pengawasan terutama sebelum obat-obatan maupun alat kesehatan tersebut di lelang atau ditenderkan.

Dinas Kesehatan Tapsel dalam hal ini sebagai ikon sentralisasi kesehatan bagi warga dan masyarakat di tapsel juga diminta lebih efektif dalam pengawasan dan pengelolaan anggaran yang telah dikucurkan pemerintah pusat.

Untuk diketahui Dinkes Tapsel menerima alokasi dana DAK Non Fisik T.A 2021 sebesar Rp.1.217.243 untuk kegiatan Jampersal dan Rp.489.559 untuk pengawasan obat dan makanan.

Seterusnya di T.A 2022 Dinkes Tapsel juga menerima Rp.237.050 untuk Jampersal dan Rp.406.876 untuk Pengawasan obat dan makanan.

Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang melaksanakan kegiatan tersebut, ujar A.Nas (15/12).

Jika UPT yang melaksanakan apakah mereka telah mempunyai sertifikasi untuk melelang barang tersebut”.

Kalau Dinkes yang melaksanakannya bagaimana mekanismenya, cetus A.Nas.

Diketahui sejak keluarnya peraturan pengelolaan dana kapitasi harus berpedoman kepada peraturan bupati dan surat keputusan bupati nomor 188.45/40/KPTS/2019. Yang mana alokasi tersebut dipergunakan 60% untuk jasa pelayanan, 15% untuk obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai dan 25% untuk operasional lainnya”.

Adapun dana jaminan persalinan tersebut tidak diketahui untuk berapa kuota penerima dan siapa yang berhak menerima, ungkap A.Nas.

Untuk realisasi penggunaan anggaran jaminan persalinan yang merupakan persoalan urgensi yang harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran, karena ini menyangkut nyawa ibu dan anak, tegas A.Nas.

Begitu juga dengan tentang Pengawasan obat dan makanan minuman yang diduga tidak berjalan optimal.

Saat dikonfirmasi pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan melalui pesan WhatsAp tidak ada jawaban sampai berita ini diterbitkan.(AA)

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!