KUANSING • Dibalik Kepentingan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dalam memilih pejabat di kabupaten Kuansing, Apakah didalamnya terindikasi Kepentingan Oligarki ?
Trendingnya penggunaan pejabat impor di sejumlah daerah, tanpa terkecuali kabupaten Kuansing, sepertinya bukanlah tanpa alasan dan tampaknya hal tersebut telah berlangsung sejak lama.
Penetapan pejabat pemerintah daerah yang menggunakan SDM dari luar daerah tentunya sah-sah saja dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Namun apakah proses asesmen yang dilaksanakan pihak terkait sudah proporsional kah ataukah hanya mengedepankan kepentingan politik semata?
23 tahun kabupaten kuantan singingi berdiri apakah tidak ada SDM di kuansing ini yang bisa mengolah dan mencetuskan ide – ide cemerlang untuk kemajuan kabupaten kuantan Singingi?
Jika kita lihat keluar daerah, banyak juga putra daerah kuansing yang menjabat sebagai pejabat eselon di sejumlah daerah yang ada di Provinsi Riau, namun kenapa tidak ada gejolak bagi masyarakat daerah tersebut, dan kenapa di kuansing bisa bergejolak?
Jika kita analisa di beberapa daerah dan kabupaten yang pejabat import nya yang diambil dari orang kuansing, rata – rata mereka adalah orang kuansing yang telah meniti karir di daerah tersebut.
Mereka telah berjibaku di daerah tersebut, sehingga mereka telah mengenal dan menguasai lubuk dan seluk beluk yang ada di wilayah tersebut, tentunya secara otomatis akan terciptanya profesionalitas dalam bekerja.
Namun sangat berbeda sekali dengan penunjukan pejabat import yang ada di Kabupaten Kuansing yang terkesan ke arah kepentingan politik semata dan lebih terkesan kepada kepentingan oligarki.
Untuk bisa menjadi seorang pejabat eselon di Kuansing, sepertinya kita tidak perlu lagi berkarir di Kuansing, dan tidak perlu adanya prestasi yang di tonjolkan, lalu apakah itu semua cukup hanya dengan Lobi – Lobi politik?
Seperti Kepala Dinas PUPR kuansing yang telah dilantik pada beberapa waktu lalu yang sebelumnya ia tidak pernah berkarir di kuansing.
Zulkarnain Kepala Dinas PUPR Kuansing saat ini, jauh hari telah diisukan bahwa posisi ia saat ini sebagai Kadis PUPR Kuansing, diduga sebagai pesanan dari salah satu oligarki yang Top di provinsi Riau, dan Keberadaan Dedi Sambudi sebagai Sekda Kuansing juga termasuk dalam dugaan tersebut.
Terkesan sepertinya SDM yang ada di Kuansing tidak lagi ada yang berkompeten di bidangnya, dan sepertinya figur – figur yang ada di kuansing hanya di jadikan sebagai penonton di tanah kelahirannya itu.
Memang sepertinya istilah “wani piro” dalam bahasa jawa itu mungkin sudah tidak bisa terelakkan lagi bagi para penguasa yang nakal dan haus akan materi.
Dan sepertinya para penguasa negeri ini tidak lagi memikirkan efek negatif kedepannya, sehingga nilai cuan yang besar mungkin menjadi prioritas dan menjadi tolok ukur bagi para penguasa dalam memilih pejabat, tanpa mengedepankan kinerja SDM dan Prestasi anak negri.
Miris sekali ya? Apakah mungkin negri ini sudah tidak berTuan lagi?
Apakah mungkin penempatan posisi pejabat yang strategis di Kuansing bisa di remote hanya berlandaskan besaran nilai rupiah ?
Mau jadi apa negeri ini kedepannya ?
Pemilu 2024 sudah dekat, berhati – hatilah hai rakyat Kuansing dalam memilih sosok pemimpin!
5 tahun bukanlah waktu yang sebentar…
Gunakanlah hati nuranimu, jangan gunakan nafsumu dalam memilih sosok pemimpin.
Lihat track recordnya…!
lihat kebijakan yang telah dibuat olehnya!
Salam dari anak kemaren sore…(adr*)
