More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bangka Belitung
Berita Indragiri Hilir
Berita Kriminal
Berita Kuansing
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Hiburan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Karimun
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Lahat
Kabupaten Lahat Online
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Siak
Kesehatan
Kota Batam
Kota Dumai
Lampung Barat
Maluku
Maluku Utara
Narasi dan Opini
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Nusa Tenggara Timur (NTT)
Papua
Provinsi Aceh
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Sejarah
Traveling
Video
Way Kanan
Yogyakarta

Regulasi Pendistribusian Kartu Tani Berujung Audensi Di Kantor DPDR Kabupaten Garut

INVESTIGASI 86 di Google News

Garut – Penyaluran kartu tani di kabupaten Garut provinsi Jawa Barat dapat menjadi buah simalakama bagi petani karena petani membeli pupuk pakai kartu tani tidak bisa mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan yang dijanjikan.

Barisan Suci khoirunas Anfauhum Linas menggelar audensi di gedun DPRD komisi II kabupaten Garut provinsi Jawa Barat yang dihadiri komisi II,dinas pertanian juga perwakilan dari Bank BRI. Senin (11/09/2023)

Adapun permasalahan yang diaudensikan diantaranya banyak permasalahan petani di Garut kebanyakan tidak paham dengan pendistribusian kartu tani yang seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu oleh dinas pertanian juga tata cara pendistribusiannya dan cara memakai kartu tani tersebut untuk membeli pupuk bersubsidi.

Hasil kajian investigasi dilapangan ditemukan bahwa adanya pendebetan di kartu tani dan deposit dengan sejumlah nominal yang tidak bisa disebutkan satu persatu serta kartu tani yang dikolektifkan oleh pihak RW.

Dilapangan menemukan kejanggalan ada kelompok tani disalah satu desa dalam pembelian pupuk bersubsidi diharuskan membeli pupuk non subsidi dengan harga Rp 200.000/zak.

Hal ini sudah jelas sangat membebani petani ketika program pemerintah yang tujuannya membantu petani terkait pupuk subsidi banyak oknum yang mau bermain memanfaatkan untuk mengambil keuntungan tanpa menghiraukan kerugian buat para petani, baik agen pupuk yang ditunjuk ataupun orang yang bergerak dibidang terkait kartu tani.

Dalam audensi tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus cepat ditindaklanjuti diantaranya
1. Meminta KPPP gerak cepat melakukan pengawasan terkait pendistribusian pupuk bersubsidi

2. Meminta Bank BRI cepat menyalurkan kartu tani yang belum tersalurkan sebagai Bank Himbara yang ditunjuk pemerintah untuk membantu kartu tani

3. Melakukan verifikasi kembali terkait data petani baik yang sudah tersalurkan atau yang belum tersalurkan.

Kalau ditarik kesimpulan dinas pertanian, Bank BRI harus bekerjasama mengawasi terkait pendistribusian kartu tani, supaya tepat sasaran jangan sampai dijadikan ladang bisnis yang dimanfaatkan oleh pihak yang mau merauk keuntungan diatas penderitaan para petani.

Mungkin sebagai teguran juga buat para anggota dewan DPRD kabupaten Garut yang dipilih oleh rakyat yang tujuannya adalah untuk rakyat, jangan hanya cuma menampung aspirasi rakyat saja tapi cepat menindaklanjuti permasalahan tersebut sesuai dengan amanat UUD1945 “Rakyat adalah Raja.” (Sonny)

 

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!