SOE-INVESTIGASI86.COM — Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Arsianus J. Nenobahan, A.Md, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten TTS. Ia menilai instansi tersebut tidak serius dalam menangani kerusakan ruas Jalan Oenitas, yang kembali mengalami kerusakan parah meski baru diperbaiki pada 3 Februari 2025 lalu.
“Perbaikan jalan ini seharusnya dilakukan secara serius, bukan sekadar tambal sulam atau asal-asalan,” tegas politisi Partai Gerindra itu saat dikonfirmasi pada Rabu (7/5/2025). Aris, sapaan akrabnya, menyesalkan penanganan yang terkesan dangkal oleh Dinas PUPR TTS, mengingat pentingnya ruas jalan tersebut sebagai akses penghubung antarwilayah strategis.
Menurut Aris, Jalan Oenitas merupakan jalur vital yang menghubungkan sejumlah kecamatan seperti Amanatun Selatan, Nunkolo, Boking, bahkan hingga Kabupaten Malaka. Kerusakan jalan ini bukan hanya mengancam keselamatan para pengguna jalan, tetapi juga menghambat roda perekonomian masyarakat di wilayah terdampak.
“Jalan ini sudah diperbaiki, tetapi hanya ditimbun dengan material sertu. Akibat curah hujan tinggi, material tersebut mudah tergerus, sehingga jalan kembali rusak. Ini bukti bahwa perbaikannya tidak dilakukan dengan perencanaan dan metode yang memadai,” ungkapnya.
Aris menambahkan, salah satu solusi konkret yang perlu segera dilakukan adalah pemasangan bronjong pada titik-titik longsor untuk menahan pergerakan tanah. Selain itu, perlu dibuat jalur alternatif agar arus transportasi tetap berjalan dan masyarakat tidak terisolasi.
“Saya mendesak Pemerintah Kabupaten TTS untuk segera mengambil langkah nyata dan serius. Jangan tunggu sampai ada korban atau kerugian yang lebih besar. Ini soal keselamatan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat di Amanatun Selatan, Nunkolo, Boking, Santian, dan Noebana,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Ia juga mengingatkan, jika kondisi jalan ini dibiarkan berlarut, risiko putus total jalan semakin besar, yang pada akhirnya akan memutus akses vital masyarakat. “Sebagai wakil rakyat, saya berkewajiban menyuarakan aspirasi masyarakat. Pemerintah harus segera turun tangan dengan solusi yang komprehensif, bukan hanya solusi jangka pendek,” tandasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Kabupaten TTS belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik tersebut. Publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah untuk menyelamatkan akses transportasi yang menjadi urat nadi perekonomian warga di wilayah selatan TTS.
