Soe-Investigasi86.com – Polemik di DPRD TTS semakin memanas, membongkar aroma busuk di balik gedung lembaga wakil rakyat. Ketua Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FPDT), Doni Tanoen, SE, dengan nada keras menyerukan agar Bupati TTS segera mencopot jabatan Sekwan DPRD TTS, Alberth D.I. Boimau, yang dinilai “gagal urus dapur” dan berpotensi mencoreng nama baik DPRD TTS.
“Berkaitan dengan polemik hari ini di DPRD TTS terkait 44 orang saudara kita yang mantan outsourcing beralih ke tenaga Non ASN dan sampai adanya SPTJM dari sekertaris DPRD untuk mereka ikut seleksi PPPK adalah bukti kegagalan pak sekwan mengurus dapur DPRD TTS,” tegas Doni.
Ia menuding Sekwan tak menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan terkesan menggelapkan dana BPJS para tenaga kerja yang dipekerjakan. “Saya sudah pastikan 44 orang itu pun BPJS ketenaga kerjaan pun tidak dibayar hanya sebatas mendaftarkan mereka sehingga saya minta pak sekwan dan pimpinan DPRD 2019 – 2024 harus bertanggung jawab bagaimana pekerjakan orang tapi tidak membayar BPJS-nya,” ungkapnya.
Doni menilai bahwa rekomendasi Inspektorat TTS untuk membuat ikatan kerja baru dengan pihak ketiga bagi ke-44 orang tersebut adalah solusi yang tepat. “Sesuai rekomendasi Inspektorat TTS bukan untuk memberhentikan 44 orang itu tapi melakukan ikatan kerja baru yakni dengan pihak ketiga agar mereka tetap bekerja sebagai tenaga outsourcing bukan Inspektorat merekomendasikan untuk pecat mereka dan sesuai aturan 44 orang tidak memenuhi syarat untuk PPPK,” tegasnya.
Doni juga menegaskan bahwa Sekwan bertanggung jawab atas hilangnya aset di tiga Rujab pimpinan DPRD TTS. “Dan saya minta Bapa Bupati TTS perintahkan Inspektorat TTS agar segera melakukan audit khusus pada sekwan terkait penyelolaan 3 rumah pimpinan di mana sejak 2019 pergantian pimpinan DPRD pun ketiga rumah pimpinan itu tidak ada fasilitas ini sudah penyakit kronis apakah semua fasilitas itu adakah barang habis pake? Itu belanja pake uang negara yakni APBD 2 yang berati setiap barang yang di belanjakan pasti tercatat sebagai aset daerah dan itu semua ketika di isi pada 3 rumah pimpinan pasti setiap ruang ada KIR dan yang paling konyol saat pergantian pimpinan DPRD tidak ada berita acara serah terima ini pak sekwan harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Namun, Doni tak hanya menuding Sekwan terkait ketidakberesan di DPRD TTS, ia mencurigai bimtek DPRD ke Jakarta semata-mata strategi pengalihan isu dari kejanggalan lain yang terjadi di lembaga tersebut. “Sekarang berkembang isu tentang bimtek DPRD di Jakarta itu adalah strategi pengalihan isu pemalsuan SPTJM untuk 44 orang outsourcing agar menjadi PPPK dan hilangnya fasilitas di tiga rujab pimpinan DPRD,” ujarnya dengan nada mencurigai.
Doni menilai bahwa Sekwan tidak mampu menjalankan tugasnya dan hanya menciptakan kegaduhan di lembaga DPRD TTS. “Dan yang terakhir saya minta Bapa Bupati agar copot pak sekwan dari jabatan karena tidak mampu dan hanya ciptakan kegaduhan pada lembaga DPRD TTS Marwah lembaga harus di jaga,” pungkasnya.
Polemik di DPRD TTS ini semakin panas. Masyarakat menantikan langkah tegas Bupati TTS dalam menangani skandal yang mencoreng nama baik DPRD TTS.
