Pelalawan _ Riau
Pernyataan keras anggota DPRD Pelalawan dari Partai Gerindra, Yusri SH, terkait dugaan praktik greenwashing dan eksploitasi ilegal hutan oleh PT RAPP dan mitra-mitranya memicu respons tajam dari kalangan masyarakat sipil. Salah satunya datang dari aktivis lingkungan sekaligus pengamat kebijakan publik Pelalawan, Jho Kacau.
“Kalau memang benar ada kerugian negara ratusan miliar rupiah, kalau memang terjadi praktik greenwashing yang sistematis, jangan hanya dilontarkan di media. Buktikan! Laporkan secara resmi ke KPK, KLHK, dan aparat penegak hukum. Sampaikan data ke publik secara terbuka,” tegas Jho saat dikonfirmasi, Kamis (29/5/2025).
Publik Butuh Transparansi, Bukan Sensasi
Jho menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tudingan publik, terutama yang dilontarkan oleh pejabat negara. Menurutnya, masyarakat Pelalawan berhak mengetahui sejauh mana data yang dimiliki Yusri dapat diuji secara hukum.
“Pernyataan politis memang bisa membangunkan kesadaran publik, tapi tanpa langkah hukum dan dokumen yang dipublikasikan, semua itu hanya akan jadi wacana sensasional menjelang tahun politik,” ujarnya.
Ia menambahkan, tak jarang isu lingkungan dimanfaatkan untuk kepentingan politik jangka pendek tanpa hasil konkret. “Kami tak ingin isu ini hanya berhenti di headline. Kalau memang serius, libatkan masyarakat sipil dan media. Kami siap berada di garis depan,” ucapnya.
Usulkan Audit Sosial dan Sidak Mandiri
Lebih lanjut, Jho mendorong DPRD Pelalawan untuk membuka ruang dialog publik yang melibatkan perusahaan, masyarakat adat, penegak hukum, dan LSM. Ia bahkan menantang Yusri untuk membentuk tim investigasi independen.
“Ayo bentuk tim investigasi rakyat. Kalau memang ada perusahaan bodong, lokasi ilegal, atau modus manipulasi data, kita datangi bersama-sama. Jangan biarkan isu ini hanya hidup di media, lalu mati di lapangan,” tegasnya.
Isu Serius Butuh Langkah Tegas
Jho mengaku tidak menutup mata terhadap potensi pelanggaran oleh korporasi besar seperti RAPP. Namun, ia mengingatkan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada bukti, bukan sekadar opini politik.
“Kalau sudah bicara soal kerugian negara, pelanggaran legalitas, dan manipulasi sosial, maka data harus segera diserahkan ke institusi yang berwenang. Jangan ditahan-tahan. Ini menyangkut masa depan lingkungan dan keadilan rakyat tempatan,” ujarnya.
Akui Kontribusi CSR, Jangan Bangun Narasi Sepihak
Meski kritis, Jho juga mengakui bahwa PT RAPP memiliki kontribusi nyata melalui program CSR yang berjalan di Pelalawan. Menurutnya, perlu dibedakan antara kritik terhadap praktik keliru dan apresiasi terhadap kontribusi positif perusahaan.
“CSR RAPP banyak membantu masyarakat. Bahkan dalam waktu dekat akan diresmikan lapangan minisoccer di Pangkalan Kerinci. Program kerja sama lahan dengan koperasi desa juga memberi manfaat langsung lewat sistem bagi hasil,” jelasnya.
Ia menekankan perlunya pendekatan yang seimbang antara pengawasan dan kolaborasi. “Kritik itu penting, tapi jangan sampai mengaburkan kenyataan. Rakyat butuh keadilan, tapi juga butuh kerja sama agar pembangunan berkelanjutan bisa terwujud,” pungkas Jho.
Jho menegaskan bahwa transparansi harus dikedepankan, dan semua pihak harus menjauhkan kepentingan politik tersembunyi dari isu-isu lingkungan.
“Riau dan Negara ini butuh investor untuk membangun. Yang sudah baik harus didukung, yang belum baik harus diperbaiki” tutupnya
Jono MS
