Oleh dr Ahani
Program pemiskinan Indonesia dimulai sejak diterimanya IMF sebagai pemberi hutang sekitar tahun 1969 serta penguasaan sumber daya alam Indonesia seperti Freeport dan minyak.
Program pemiskinan ini merupakan kolaborasi kelompok kapitalis Amerika serikat dalam bentuk investasi dengan penguasa Indonesia saat itu. Pembangunan bagaikan fatamorgana yang indah tapi sebenarnya hutang negara meningkat mulai dari nilai dolar 600 rupiah per US Dollar meningkat sampai sekitar 15.000 per US Dollar saat ini (21 Juni 2022).
Hubungan kolaborasi IMF dengan penguasa Indonesia meregang menjelang kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 serta kedekatan Soeharto dengan kelompok umat Islam.
Kolaborasi Amerika serikat (menekan Soeharto untuk mengundurkan diri karena sudah tidak dibutuhkan), kelompok tokoh yang sakit hati pada Soeharto(akibat kedekatannya dengan umat Islam), 9 naga dan csis di bawah pimpinan James Riady, dan kelompok binaan tokoh sakit hati pada Soeharto berhasil merubah orde baru menjadi orde reformasi.
Pada perjalanan selanjutnya orde reformasi lebih banyak didominasi oleh kolaborasi pengusaha sembilan naga, penguasa pada masanya, dan partai politik koalisi penguasa.
Penyesatan undang-undang dasar 45 yang asli dimulai dengan perubahan sejak tahun 2002 khususnya mengenai calon presiden adalah WNI atas inisiatif almarhum Prof Sahetapy.
Kolaborasi pengusaha dan penguasa termasuk partai politik membentuk oligarki meningkat setelah pilpres 2014 dan mencapai puncaknya setelah pilpres 2019 di mana oligarki sudah menguasai tiga pokok demokrasi (eksekutif legislatif dan yudikatif) serta semua lini kehidupan politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya dan kesehatan.
Bahkan nyaris ideologi Pancasila diubah menjadi ekasila atau Ketuhanan Yang berkebudayaan melalui RUU pedoman ideologi Pancasila. RUU ini sudah masuk prioritas utama pada prolegnas tahun 2021 yang mungkin akan disahkan pada malam hari tetapi gagal akibat banyak resistensi dari masyarakat Indonesia.
Penyesatan total undang-undang di bidang ekonomi seperti undang-undang omnibus law dan undang-undang minerba berhasil disahkan oleh DPR pada waktu tengah malam.
Penjajahan oleh kelompok asing dan lokal melalui oligarki (kolaborasi pengusaha, penguasa, dan sebagian besar partai-partai pemenang pemilu 2014 dan 2019) mencapai puncaknya dengan menguasai semua lini poleksos bud hukum dan kesehatan bangsa Indonesia khususnya tahun-tahun menjelang pilpres karena dukungan yang besar dari pengusaha hitam pada calon pemenang. Kemenangan penguasa dukungan pengusaha besar mengakibatkan ketidakmampuan penguasa mengelola ekonomi dan negara yang sesuai dengan UUD 45 asli dan Pancasila 18 Agustus 45 .
Ketika jadi penguasa membentuk oligarki dengan pengusaha dan partai koalisi pemenang serta menjalankan program searah dengan kepentingan pengusaha besar dan asing.
Program yang menyimpang ini akibat tidak adanya GBHN jangka pendek menengah dan panjang 25 tahun. Sehingga program dapat berubah-ubah searah kepentingan oligarki tiap tahun maupun tiap 5 tahun.
Penguasaan oligarki jelang pilpres 2024 tampak menyeruak ke permukaan dengan memberikan dukungan sebesar-besarnya serta taktik berbagai cara yang cenderung mengerucut pada pasangan capres cawapres yang sesuai dengan visi dan misi oligarki.
Jelang pilpres 2024 tampak oligarki melakukan manuver luar biasa.
Manuver ini menunjukkan kecemasan dan kepanikan terhadap akan hadirnya capres yang tidak sesuai dengan visi dan misi mereka dari kelompok pecinta NKRI yang berdasarkan undang-undang dasar 45 asli dan Pancasila 18 Agustus 45. Akibat manuver oligarki ini, tampak terlihat tiga poros KIB (Golkar,PAN, PPP, dan mungkin turut bergabung PDIP untuk memperkuat rencana oligarki), poros kelompok kebangkitan Indonesia raya (Gerindra dan PKB), dan poros (PKS, Nasdem, Demokrat). Poros kebangkitan Indonesia raya dan poros PKS dkk merupakan upaya membentuk tiga capres cawapres dan mencegah ada partai yang terkucilkan atau tidak dapat mencalonkan presiden akibat presiden threshold 20% yang gugatan menjadi presiden threshold 0% ditolak MK.
Walaupun turbulensi pembentukan poros ini masih berlangsung belum mantap dan tergantung dari manuver oligarki untuk menciptakan dua capres cawapres yang sesuai dengan visi misi mereka dan penggembira Sehingga akan membentuk terbelahnya bangsa Indonesia seperti pilpres sebelumnya (tahun 2014 dan 2019) yang saling bertentangan. Seandainya oligarki berhasil mendapat kekuasaan pada pilpres 2024, di mana kedaulatan NKRI yang hakiki sudah mereka kuasai maka perjalanan selanjutnya NKRI akan bubar pada tahun 2029 atau 2030, sesuai seperti apa yang pernah dikemukakan oleh Prabowo pada pilpres 2019 tentang bubarnya NKRI.
Sehingga eksistensinya NKRI tergantung dari adanya pemimpin Indonesia baik sebelum atau sesudah pilpres 2024 yang benar-benar memikirkan visi misi terbentuknya NKRI yaitu masyarakat adil makmur dan sejahtera sesuai dengan UUD 45 asli dan Pancasila 18 Agustus 45.
Datangnya pemimpin yang Pancasilais sejati bisa sebelum pilpres 2024 atau sesudah pilpres 2024. Terjadi sebelum pilpres 2024, bila terjadi krisis ekonomi akibat inflasi luar biasa akibat harga-harga kebutuhan pokok meningkat tinggi sedangkan daya beli sangat menurun serta kemiskinan dan pengangguran meningkat pesat.
Negara mengalami kesulitan keuangan di mana neraca perdagangan defisit, hutang membengkak yang diperkirakan mencapai 10.000 triliun pada tahun 2024, cadangan devisa drop, dan nilai rupiah terhadap nilai valas lain melemah.
Kekacauan politik terjadi bila oligarki (pengusaha penguasa dan partai-partai koalisi ) hanya memikirkan Bagaimana mendapatkan kekuasaan dan kenikmatan kekuasaan untuk kepentingan sendiri atau kelompok demi mendapatkan kekuasaan kembali setelah pilpres 2024.
Kekacauan sosial akibat adanya ketidakadilan di mana hukum bukan sebagai panglima tapi untuk kepentingan penguasa secara sendiri atau kelompok sehingga hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah sesuai kehendak penguasa serta para pengkritik oligarki diskriminalisasi dengan 1000 alasan yang terdapat pada hukum pidana atau uu ITE, dan ketidakmampuan mengelola ekonomi dan negara Indonesia.
Sedangkan datangnya pemimpin yang dinantikan bangsa Indonesia terjadi setelah pilpres 2024 bila jelang pilpres 2024 terbentuk poros yang menghasilkan pemimpin harapan bangsa Indonesia.
Kekacauan sosial terjadi akibat tidak dilaksanakannya UUD 45 asli dan Pancasila 18 Agustus 1945, politik belah bambu dan mengerucutnya masyarakat dalam dua kelompok yang saling bertentangan seperti setelah pilpres 2014 dan 2019.
Semua ini terjadi akibat ketidakmampuan penguasa mengelola negara dan ekonomi karena fungsinya terkooptasi oleh kepentingan pengusaha.
Sedangkan datangnya pemimpin yang dinantikan bangsa Indonesia terjadi setelah pilpres 2024 bila jelang pilpres 2024 terbentuk poros yang menghasilkan pemimpin amanah yang mempunyai kompetensi, akuntabel dalam melaksanakan visi misi sesuai dengan UUD 45 asli dan Pancasila 18 Agustus 45 serta keinginan untuk memajukan negara dan bangsa setara dengan negara-negara besar lain tanpa dikendalikan asing, pengusaha lokal (kapitalis korporasi), dan para pemburu rente.
Bogor, 21 Juni 2022.
