Soe ,INVESTIGASI86.COM–
Kekecewaan masyarakat atas persoalan ganti rugi lahan Bendungan Temef kembali mencuat. Alih-alih menemui solusi dari Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), warga Kecamatan Polen dan Oenino justru memilih melangkah keluar daerah. Mereka mengadu ke Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Warga merasa bingung, kecewa, bahkan ditinggalkan oleh pemerintah daerah mereka sendiri.
“Perwakilan masyarakat Oenino dan Konbaki datang ke rumah saya, minta saya dampingi mereka bertemu Pak Falens Kebo. Mereka kecewa dengan ganti rugi bendungan Temef,” ungkap tokoh pemuda Pina Ope Nope saat dihubungi lewat sambungan telepon, Rabu (20/8/2025).
Bagi masyarakat, polemik ini bukan perkara baru. Mereka sudah dua kali bertemu langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati TTS, bahkan diarahkan membuat laporan resmi ke Ombudsman NTT. Namun, hingga kini, tidak ada respons.
“Masyarakat merasa diabaikan, bahkan ditipu. Skema ganti rugi itu berubah-ubah. Awalnya ganti rugi, lalu ganti untung, terakhir disebut santunan. Padahal tanah mereka sudah diambil,” tegas Pina.
Kekecewaan yang menumpuk akhirnya berubah jadi keputusasaan. Mereka memilih mencari jalan lain. Dan nama yang mereka percaya, adalah Falens Kebo — Bupati TTU yang juga dikenal sebagai Ketua sekaligus pendiri Ormas Bela Tanah Timor (BETA TIMOR), serta mantan TNI dengan jaringan sampai pusat.
“Masyarakat yakin beliau bisa membantu. Ini bukan soal politik antar daerah, tapi soal keadilan,” jelas Pina.
Pina menegaskan, langkah warga bukan untuk menjatuhkan pemerintah TTS. Namun psikologis masyarakat sudah sampai di titik lelah.
“Mereka kecewa, bingung, merasa ditindas. Saya harap semua pihak lebih peka dengan psikologis masyarakat kecil yang putus asa,” katanya.
Ia pun berharap persoalan ini tidak dipelintir jadi konsumsi politik.
“Jangan sampai isu ini dibawa ke ranah politik. Ini momen untuk menunjukan rasa, kepekaan, dan kepedulian terhadap masyarakat yang terpinggirkan,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, baik Bupati TTU maupun Bupati dan Wakil Bupati TTS belum berhasil dikonfirmasi terkait aduan masyarakat tersebut.
Di balik sunyi jawaban dari para pemangku kebijakan, suara masyarakat kecil justru semakin lantang: mereka menuntut keadilan atas tanah yang sudah mereka relakan untuk pembangunan.
