Komjen Pol Boy Rafli Amar sebagai kepala BNPT menyatakan 198 pesantren terafiliasi dengan teroris, pernyataan ini mengundang banyak reaksi.
Salah satunya Anggota DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menilai bahwa pernyataan Kepala BNPT terkait dugaan 198 pesantren di Indonesia terafiliasi dengan gerakan teroris telah memancing polemik dan keresahan serta berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Menurut Guspardi Gaus, penyebutan sebuah lembaga pesantren yang berafiliasi dengan gerakan terorisme harus benar-benar terverifikasi dan memiliki data yang valid.
Kepala BNPT harus menunjukkan bukti yang jelas, Baik berupa data, mekanisme, kriteria dan indikatornya harus terukur dan akurat, untuk penetapannya terafilasi gerakan atau kelompok terorisme,bukan hanya asumsi semata, ujar Guspardi saat dimintai tanggapannya, Selasa 1/2-2022.
Anggota Legislatif asal Sumatera Barat ini mempertanyakan apakah Kepala BNPT sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian Agama RI sebagai lembaga yang bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan.
Guspardi Gaus yang juga sebagai Ketua Majelis Pemberdayaan Pesantren dan Mesjid MPP ICMI mengatakan berdasarkan data dari Kementrian Agama jumlah pondok pesantren di Indonesia berjumlah sekitar 27.722, sementara yang dikatakan BNPT pesantren yang terafiliasi terorisme sebanyak 198.
Berarti jumlahnya hanya sekitar 0,7 persen. Tetapi akibat pernyataan Kepala BNPT tersebut telah membuat resah masyarakat serta berdampak akan merugikan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam,” tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Maka dari itu,seharusnya Badan Nasional Penanggulangan Tetorisme (BNPT) membuka dan menjelaskan secara rinci tentang data dan daftar nama 198 pesantren yang diduga terindikasi gerakan terorisme kepada masyarakat luas.
Keterbukaan serta transparansi yang diharapkan dapat menciptakan suasana nyaman dan damai bagi masyarakat,serta menghindari agar tidak timbul sikap saling curiga yang dapat memicu keresahan dan kegaduhan,”ujar Ketua Dewan Pembina Pondok Pesantren Perguruan Thawalib Padang Panjang Sumbar tersebut.
Hal ini juga sangat penting agar tidak menimbulkan prasangka dari masyarakat bahwa BNPT yang sebagai badan anti teroris telah mengeneralisir pondok pesantren dan menimbulkan dugaan adanya framing negatif yang sengaja ditujukan kepada lembaga pendidikan pesantren itu sendiri.(tribunsumbar).
