Kepahiang,investigasi86.com.Sedih,prihatin namun itu mungkin langka terbaik bagi pemerintah terhadap rekening keluarga penerima manfaat (KPM) kabupaten Kepahiang yang disinyalir terlibat langsung perjudian online serta penyalagunaan lainnya oleh keluarga penerima yang akhirnya diblokir dan dibekukan untuk menerima bantuan.Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang mencatat, sedikitnya ada 54 rekening penerima bantuan sosial sudah diblokir dan dibekukan sebagai penerima bantuan sosial.Selain terlibat diperjudian,rekening tersebut juga ada yang disalah gunakan oleh anggota keluarganya.
Kadis Sosial Helmi Johan, M.Pd mengatakan para keluarga penerima bantuan yang seharusnya memanfaatkan bantuan yang diberikan pemerintah ini,namun terjadi penyalah gunaan sehingga tak sedikit pembekuan rekening penerima bansos tersebut dibekukan.
“Kami menemukan adanya penyalah gunaan rekening bagi para penerima bantuan sosial ini.Berbagai temuan ini diantaranya,perjudian online dan ada juga disalah gunakan oleh anggota keluarganya,”dikatakan Helmi Johan.
Selain itu Helmi juga mengatakan Jika memang ada yang merasa murni karena kelalaian atau disalahgunakan oleh pihak-pihak lain,keluarga penerima manfaat dapat menindak lanjuti dan melakukan sanggah.Nantinya dari klarifikasi tersebut bagi mereka yang benar benar menjadi korban penyalagunaa orang lain data KPM dapat diperbaharui melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation selanjutnya akan diverifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial.
“Bagi para keluarga penerima manfaat (KPM) yang menjadi korban penyalahgunaan orang lain dalam hal bantuan ini merasa sama sekali tidak melakukan kesalahan sebagai penerima Bansos,dipersilahkan untuk melakukan sanggah,” himbau Helmi.
Diharapkan dengan adanya kejadian ini,semoga dapat diambil pembelajaran dan hikmahnya.Dihimbau untuk penerima agar waspada dan hati hati didalam merealisasikan bantuan ini.Bansos yang diberikan pemerintah merupakan bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap masyarakat yang memang benar benar membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.(A)
