More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Berita Kriminal
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Hiburan
Internasional
Investigasi
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Siak
Kesehatan
Kota Dumai
Narasi dan Opini
Papua
Provinsi Aceh
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Sejarah
Traveling
Video
Yogyakarta

PUPR Kabupaten Way Kanan Terindikasi Korupsi Miliyaran Rupiah

INVESTIGASI 86 di Google News

Way Kanan – Pemerintah kabupaten Way Kanan provinsi Lampung telah menganggarkan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja barang dan jasa pada TA 2022.

Masing-masing sebesar Rp 42.407.244.322.00 dan Rp 391.760.997.455.00 dengan realisasi masing-masing  sebesar Rp 40.047.446.424.60 (94,44%) dan Rp 356.598.836.918.54 (91,02%) di antaranya digunakan untuk pekerjaan kontruksi jalan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang(PUPR).

Dari hasil pemeriksaan dokumen dan pengujian fisik atas pelaksanaan pekerjaan tersebut ditemukan kekurangan volume pekerjaan dan ketidak sesuaian  spesifikasi sebesar miliyaran rupiah.

Dari hasil temuan tersebut DPK LP-NASDEM kabupaten  Way Kanan saat ditemui di kantor Lp-nasdem Way Kanan meminta kepada polres Way Kanan agar menindak lanjuti dugaan korupsi miliyaran rupiah tersebut. Sabtu (15/06/2024)

“Saya MAIDIN selaku DPK LP-NASDEM kabupaten Way Kanan dan pengacara saya JASMEN.O.H.NADEAK,S.Kep.SH.MH. meminta kepada kapolres Way Kanan agar menindak lanjuti dugaan korupsi milyaran rupiah tersebut.” Ucap MAIDIN

“Karna instruksi PRESIDEN sudah jelas segenap jajaran penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih.” Tambahnya

“pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum berlaku.” Pungkasnya (Asep)

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!