LAHAT • Sebuah Proyek Irigasi yang berlokasi Di desa Muara Siban kecamatan lahat kabupaten Lahat provinsi Sumatera selatan dikerjakan Asal-Asalan Dan tanpa Ada Papan Merek
Dalam pantauan awak media, ditemukan pengerjaan saluran irigasi yang dikerjakan asal asalan seperti banyaknya sisi beton irigasi yang pecah pecah(17/12/2022).
Berdasarkan informasi yang didapat oleh awak media diketahui proyek tersebut diselenggarakan oleh dinas PU kabupaten lahat.
Pada saat awak media mengambil foto pengerjaan proyek Irigasi tersebut, salah seorang pekerja menghampiri awak media investigasi86 dan berkata “Ngape moto” atau ngapain difoto.
Saat ditanya siapa kontraktor pelaksana proyek irigasi tersebut, salah seorang pekerja menyebutkan bahwa proyek irigasi tersebut diawasi oleh seorang pria yang bernama Cilol.
“Proyek ini diawasi oleh cilol” jelas salah seorang pekerja singkat tanpa menyebutkan nama kontraktornya.
Saat dikonfirmasi kepada Cilol lewat handphone, cilol meminta kepada awak media agar proyek tersebut jangan di foto karena itu pesan orang PU.
“jangan di foto pesan orang PU” Ucap cilol singkat.
Mirza kepala dinas PU kabupaten lahat saat dikonfirmasi redaksi investigasi86 lewat platform WhatsApp, dirinya tidak merespon sedikitpun.
Apakah memang benar dinas PU berpesan kepada cilol agar tidak memfoto proyek tersebut?
Hal ini belum terjawab karena pihak PU kabupaten lahat belum mengkonfirmasi hal tersebut.
Atas temuan ini, patut diduga ada permainan dalam proyek irigasi tersebut, dikarenakan sejumlah pihak menutup nutupi keberadaan proyek tersebut.
Terpisah, ketua DKD WLJ Sumsel Hasrul saat diminta tanggapan terkait pengerjaan proyek yang tidak mengunakan papan proyek dan asal asalan tersebut dirinya memaparkan beberapa poin undang undang terkait pengerjaan proyek.
Secara umum, terkait pemasangan papan nama proyek, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi rujukan, antara lain yaitu:
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (“Permen PU 29/2006”)
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (“Permen PU 12/2014”)
Disampaikan juga bahwa, papan proyek juga merupakan kewajiban dalam suatu pengerjaan suatu proyek apalagi itu proyek yang bersumber dari APBN maupun APBD guna untuk diketahui oleh masyarakat sebagai infomasi publik.(mery)
