SOE-Investigasi 86.com- Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) di Jakarta memicu polemik terkait kehadiran sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam acara tersebut. Publik mempertanyakan urgensi keberangkatan mereka, mengingat pelantikan awalnya direncanakan berlangsung di Kupang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTS, Drs. Seperius Edison Sipa, M.Si, menjelaskan bahwa perubahan lokasi pelantikan membuat beberapa ASN yang terlibat langsung dalam persiapan pelantikan harus berangkat lebih dulu ke Jakarta.
“Pelantikan seharusnya di Kupang, tetapi kemudian dipindahkan ke Jakarta. Jadi, teman-teman yang berkaitan langsung dengan pelantikan sudah lebih dulu ke sana untuk menyiapkan segala sesuatu, termasuk pakaian untuk Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Sekda.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama beberapa asisten hadir berdasarkan undangan dari Pemerintah Provinsi. Selain itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diklaim sedang melakukan konsultasi di kementerian terkait, bukan semata-mata untuk menghadiri pelantikan.
Sekda menegaskan bahwa Asisten I dan Kepala Dinas Kominfo memiliki surat tugas yang berbeda karena tujuan mereka ke Jakarta adalah untuk berkonsultasi mengenai pembangunan tower telekomunikasi. Sementara itu, ia sendiri hanya didampingi beberapa kepala bagian yang memiliki keterkaitan langsung dengan prosesi pelantikan.
Menanggapi polemik ini, Ketua Araksi NTT, Alfred Baun, menuntut transparansi dan meminta penjelasan terbuka dari para pimpinan OPD yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. “Kalau memang mereka ke sana untuk konsultasi, mereka harus menjelaskan ke kementerian mana, konsultasi tentang apa, dan apa hasilnya. Jangan sampai keberangkatan mereka hanya untuk menghadiri pelantikan semata,” tegasnya.
Alfred juga mempertanyakan apakah kehadiran para ASN di Jakarta menggunakan biaya pribadi atau anggaran negara. Selain itu, ia mengingatkan bahwa jika perjalanan mereka dilakukan di hari kerja, maka harus dipastikan tidak ada tugas penting di daerah yang terbengkalai akibat keberangkatan mereka.
Meski demikian, kejelasan terkait keberangkatan ASN lainnya masih menjadi tanda tanya. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Kominfo justru meminta awak media menghubungi bagian protokol, sementara Kabag Umum menyarankan konfirmasi langsung ke Sekda.
Hingga kini, polemik ini masih terus berkembang, dengan publik menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.
Polemik ini menimbulkan kecurigaan publik tentang penggunaan anggaran perjalanan dinas yang terkesan tidak efisien dan tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat TTS. Pertanyaan tentang urgensi perjalanan dinas ini menjadi sorotan utama di tengah kondisi keuangan daerah yang tidak baik dan kebutuhan mendesak di TTS.
