More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bantul
Batam
Berita Kriminal
Blitar
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Garut
Gunung Kidul
Halmahera Selatan
Halmahera Tengah
Hiburan
Iklan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Jayapura
Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Buru
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rejang Lebong
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Siak
Karimun
Kesehatan
Kota Dumai
Kota Magelang
Kota Manado
Kota Semarang
Labuhan Batu
Maluku Tenggara
Merangin
Narasi dan Opini
Papua
Pekanbaru
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Maluku
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Provisi Maluku Utara
Sejarah
Sleman
Tanggamus
Ternate
Tidore
Timor Tengah Selatan
Trenggalek
Video
Way Kanan
Yogyakarta
Yogyakarta
Batam  

LSM Minta Walikota Batam Copot Dan Non Jobkan Kabid Tata Ruang Dinas CKTR

Batam _ Kepri
Pengurusan izin KKPR ( kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang) DiDinas CKTR dipungut biaya tidak wajar, dan biaya pengurusannya mencapai puluhan juta rupiah tergantung peruntukan bangunan yang diurus. Praktek pungli pengurusan KKPR itu sdh berlangsung cukup lama tapi belum ada tindakan dari walikota sebelumnya maupun penegak hukum.

Jadi diminta Walikota sekarang menindak dan mecopot jabatan Kabid tata ruang karena selama ini diduga dialah berperan dalam aksi pungli pengurusan KKPR dan dibantu oleh dua oknum stafnya yaitu inisial AU dan FW, ujar Alex seorang aktivis.

Sekjen LSM Alarm Indonesia Ucok Minggu (18/05/2025) mengungkapkan, banyak laporan kami dapat dari pengusaha bahwa dalam pengurusan KKPR sangat rumit dan telah dipungut biaya bervariasi tergantung bangunan yang diurus pemohon. Kalau tidak diberikan uang pelicin maka jangan diharap izin KKPR nya bisa keluar dan pasti akan dipersulit oleh oknum pejabatnya. Praktek itu tidak rahasia umum lagi dikalangan pengusaha bahkan sudah menjadi buah bibir dikalangan masyarakat bahkan dikalangan Dinas CKTR Batam.

Jadi diminta penegak hukum supaya segera mengusut adanya dugaan praktek pungli pengurusan KKPR DiDinas CKTR Batam. Dan diminta Walikota supaya mencopot dan menjobkan Kabid Tata ruang agar tidak ada lagi keresahan pengusaha dalam mengurus KKPR, tegasnya .

Ketua DPD LSM Perintis Dirza Sabtu (17/05/2025) mengatakan kalau Kabid Tata ruang tidak diganti , maka praktek pungli pengurusan KKPR akan tetap berjalan. Makanya Walikota harus segera mencopot jabatan Kabid tata ruang dan harus dinon jobkan. Selama EY menjabat Kabid Tata ruang, pengusaha mulai resah jika mengajukan permohonan KKPR tidak selesai kunjung kalau tidak mengeluarkan biaya pelicin.

Padahal biaya retribusi KKPR itu tidak ada tapi kenapa pengurusan KKPR itu sangat rumit dan bertele- tele . Dan kenapa ada biaya tidak jelas yang diduga diminta oleh oknum pejabatnya dan itu pangakuan dari beberapa pengusaha, jelasnya.

Sewaktu investigasi86 mencoba menjumpai Kabid Tata ruang dikantor Dinas CKTR tidak berhasil ditemui. Dan begitu juga dihubungi via telepon seluler tidak aktif.
(Samaria)

 

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!