Maluku – Mengingat pentingnya keamanan dan kenyamanan saat Pemilu Serentak PILKADA DAN PILGUP yang jatuh bulan kedepan tepatnya tanggal 27 November 2024.
Kami dari Lembaga organisasi adat KUALISI Anak ADAT Negri KAAN Maluku beberapa waktu lalu telah membahas bersama para tetua adat untuk bersama menyampaikan masalah ini.
Bukan satu lembaga tetapi ikut serta Lembaga independen INDONESIA TRANSPORTATION WATCH INVESTIGATION ( INTRA-WIN ) NURJANNAH RAHAWARIN.
Hal sama disampaikan oleh salah satu lembaga FORMAB. H.JAMBRUT mengatakan dengan sangat elok kalau PEMILU ini bisa berjalan dengan damai.
Maka ketertiban umum Masyarakat yang berada di tambang GB juga di perhatikan salah satunya adalah IDENTITAS KTP harus di perhatikan penduduknya harus benar-benar memiliki KTP yakni desa atau Negri di situ.
Menghimbau kepada Bpk Jend. Edi Soemitro yang saya hormati bersama BPK. Mayjend TNI Syafrial. MSC.M.Tr.(Han), PANGDAM KODAM XVl PATIMURA agar melakukan penertiban dan penyisiran tambang emas ilegal Peti Di WAEPO.
Hal ini Kami merasa penting demi menjaga keamanan serta kenyamanan dalam waktu dekat menyongsong PEMILU pada Tanggal 27 November 2024 mendatang.
Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak hal pelanggaran sering terjadi saat adanya pesta demokrasi disebab akibat unsur kesengajaan maupun tidak .
Bahkan minimnya kewaspadaan fungsi kontrol bawahan dari kedua instansi ini di wilayah (daerah desa) pada titik-titik darah rawan terjadinya konflik seperti legislatif bulan silam.
Terutama keamanan keamanan Wilayah adanya Aktifitas Seperti GB gunung botak yang menumpuknya penambang di areal tambang emas ilegal tersebut harus di tutup.
Terlebih tubuh pengusaha tambang emas. ini kafer menggunakan oknum-oknum termasuk beberapa oknum pers yang seringkali berkeliaran GB untuk mencari penghidupan ekonomi yang layak.
Alasan paten yang melekat di tubuh mereka temanya yang tidak asing di lidah para kong kali kong untuk saling menutupi Para Donatur atau bos-bos cukong.
Yang kerap memperkerjakan siapa saja di lokasi mereka mengolah seperti di Jalur-jalur berdirinya rumah-rumah penduduk yang dijadikan kos-kosan serta tempat penjualan miras .
Ini terjadi setiap ada gab aparatur Negara melakukan Pemantauan pun tidak efektif bahkan ada yang ikut-ikutan terlibat menjadi penambang, bahkan menjadikan seragam sebagai momok untuk mendapatkan keuntungan dari hasil hasil tersebut.
Saya berharap agar tongkat komando kedua Korp berkopensi ini harus mengambil alih kontrol bawahannya terlebih pos-pos keamanan BKO/PAN harus lebih bersifat menjadi panutan Rakyat dalam melakukan keamanan dan pengawasan dalam pemilu 2024.
Penulis: Nurjanna
