Pada awal pandemik COVID-19 menyerang Indonesia, komunikasi pemerintah tentang data dan fakta seputar COVID-19 kepada masyarakat menjadi tantangan. Bahkan, pemerintah cenderung gagap menghadapi wabah ini.
Akhir 2020, perjalanan pandemik memasuki babak baru dengan kehadiran vaksin COVID-19. Pemerintah mulai gencar mengkomunikasikan beragam pesan penting termasuk manfaat vaksinasi COVID-19.
Pemerintah lalu mengajak masyarakat agar mau divaksinasi untuk melindungi dampak berat COVID-19 demi mencapai herd immunity.
Bicara data vaksin, Kementerian Kesehatan pada Senin (6/6/2022) menyebut capaian vaksin dosis pertama mencapai 200.512.515 atau 96,28 persen. Sementara dosis dua mencapai 167.753.809 atau 80.55 persen, lalu dosis tiga atau booster 46.711.429 dosis atau 22,43 persen. Sementara Pemerintah, di satu sisi menargetkan sasaran vaksinasi sebesar 208.267.720.
Juru Bicara Program Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengakui hingga kini masih ada sejumlah tantangan untuk mencapai kekebalan kelompok, salah satunya adanya penolakan vaksin dan kampanye antivaksin dalam bentuk hoaks yang marak di media sosial.
“Adanya penolakan dari masyarakat tentu akan mengurangi cakupan vaksinasi, jika jumlah banyak, maka target memenuhi kekebalan kelompok ini bisa tidak tercapai,” kata Nadia saat dihubungi IDN Times, Senin(16/5/2022) lalu.
IDN Times lalu mencoba merangkum berbagai alasan penolakan vaksin di lapangan, berikut temuannya:
1. Tolak vaksinasi usai anak meninggal sehari setelah vaksin.
Kehilangan putra yang meninggal usai vaksinasi membuat Zakiah sampai sekarang tidak mau divaksin. Warga Buaran, Jakarta Timur, ini mengatakan, sudah satu tahun lebih –6 Mei 2021 lalu–, sang anak bernama Trio Fauqi Virdaus menghembuskan napas terakhir satu hari pasca melakukan vaksinasi di Gelora Bung Karno, Jakarta.
“Tadinya saya mendukung program vaksin COVID-19, namun sekarang sampai kapan pun saya tidak mau divaksin, termasuk anak saya yang lain, saya sudah kehilangan Trio karena vaksin, dan pemerintah hanya menutup mata,” ujar Zakiah kepada IDN Times di rumahnya, Kamis (13/5/2022) petang.
Zakiah mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) saat itu menerangkan, Trio tak punya komorbid, dan tidak meninggal karena vaksin.
“Sampai saat ini saya terus mempertanyakan penyebab anak saya meninggal, jika tidak punya komorbid terus apa? Kenapa seolah ada yang ditutupi? Anak saya berangkat dalam keadaan sehat, kok meninggal setelah divaksin.”
“Jika meninggal karena vaksin, akui saja, biar lega hati saya, terus terang saya masih ganjal, sakit hati saya,” ujar Zakiah sambil menyeka air mata dengan jilbab hitamnya.
Zakiah menjadi salah satu warga yang menolak tegas vaksinasi COVID-19 di tengah gempuran vaksinasi COVID-19 yang berjalan sejak Januari 2021. Komunikasi risiko yang minim serta kurangnya transparansi dari pemerintah, membuat Zakiah dan tiga anaknya lalu merasa tidak mau untuk melakukan vaksinasi COVID-19.
2. Tolak vaksinasi karena menilai vaksin haram.
Penolakan terhadap vaksinasi COVID-19 tidak hanya datang dari keluarga korban yang meninggal usai disuntik vaksin, namun beberapa orang percaya bahwa vaksin hanya akan mengancam tubuh dan menimbulkan penyakit baru.
Salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya, mengaku menolak tegas kemunculan vaksin COVID-19. Tak hanya vaksin COVID-19, dia menolak imunisasi yang menjadi program pemerintah.
Bahkan pria yang tinggal di Bogor ini mengatakan, manusia sudah terlahir sempurna dengan kekebalan dari Tuhan, sehingga kehadiran vaksin hanya dianggap dapat merusak tubuh yang diciptakan Tuhan.
“Tidak hanya vaksinasi COVID, sejak lahir pun saya dan keluarga tidak imunisasi, tidak mau jadi bahan percobaan. Alhamdulilah sehat, tidak pernah juga kena COVID, cukup rutin minum madu dan habbatus saudah, anak-anak saya juga sama, tidak imunisasi, apalagi sejak bayi mereka pakai ASI, itu vaksinasi alami, bukan hasil manusia,” ungkapnya.
Pria yang bekerja di perusahan swasta di Kawasan Thamrin ini yakin bahwa proses pembuatan vaksin mengandung babi, termasuk vaksin COVID-19, sehingga dia menyatakan vaksin menggunakan komponen yang haram.
“Vaksin itu haram, dalam proses pembuatan vaksin, saya tahu persis tidak bisa menghilangkan 100 persen enzim dari babi pasti masih tertinggal, meski persentasenya hanya 0,000 sekian persen, tetap saja haram,” katanya.
Adanya berbagai virus termasuk virus COVID-19, dia meyakini hanya virus biasa seperti halnya sakit flu. Menurutnya, kunci agar tidak terpapar atau sakit sama dengan penyakit lain, yaitu cukup menerapkan pola hidup sehat.
Terkait sertifikat vaksin untuk syarat berbagai mobilitas, dia bisa mendapatkannya dengan mudah, mulai dari sertifikat vaksin dosis satu, dua, sampai booster tanpa suntik.
“Jasa sertifikat vaksin tanpa disuntik ini banyak kok, dan hasilnya bisa masuk di PeduliLindungi, bisa dipakai saat masuk kantor atau mal, restoran, so far aman sih,” katanya.
Meski tidak mau divaksin, dia mengaku tidak pernah memengaruhi orang lain agar tidak mau divaksin. Sebab menurutnya, vaksin adalah hak pribadi, yang semestinya orang lain termasuk negara tidak boleh memaksa.
3. Sebanyak 19,5 persen tidak mau melakukan vaksinasi khawatir efek samping vaksin.
Diketahui program vaksinasi COVID-19 telah dimulai pemerintah sejak 13 Januari lalu, ditandai dengan penyuntikan vaksin pertama untuk Presiden Joko Widodo. Vaksinasi ditargetkan dapat menjangkau lebih dari 181 juta rakyat Indonesia dalam waktu sesingkat mungkin.
Namun dalam perjalanannya, tidak semua masyarakat menerima dan siap menjadi sasaran dari program tersebut.
Kondisi ini tentu tergantung bagaimana pengetahuan publik, informasi apa saja yang beredar, serta kepercayaan publik terhadap vaksin dan terhadap pemerintah sebagai penyelenggaranya.
Berdasarkan survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 20 sampai 25 Juni 2021, masih banyak yang menyatakan tidak bersedia divaksin dengan berbagai alasan, seperti takut dengan efek samping, menganggap vaksin tidak efektif, dan merasa sehat, sehingga tidak memerlukan vaksin.
Hasil survei LSI saat itu menunjukan, sebanyak 82,6 persen warga yang belum divaksin menyatakan, sekitar 63,6 persen bersedia divaksin, sedangkan 36,4 persen tidak bersedia.
Selama hampir dua tahun ini, pemerintah sendiri mengaku terus menggencarkan vaksinasi dan melakukan edukasi masyarakat tentang informasi seputar vaksin. Namun, ternyata memang masih ada saja warga yang tak mau melakukan vaksinasi meski programnya sudah berjalan selama satu tahun.
Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022 menunjukkan, sebanyak 19,5 persen responden tak mau melakukan vaksinasi karena khawatir akan efek samping vaksin.
Survei yang melibatkan 254.817 responden ini juga menunjukan, sebanyak 9,2 persen responden tidak mau karena tidak percaya efektivitas vaksin. Sebanyak 6,4 persen responden mengaku belum vaksin karena menunggu jadwal vaksinasi. Selanjutnya, sebanyak 4,9 persen masih mencari lokasi yang menyediakan kuota vaksinasi. Terakhir sebanyak 60,1 persen dengan alasan lainnya, seperti faktor kesehatan, ibu hamil, sarana dan infrastruktur tidak mendukung, dan lain sebagainya.
4. Komorbid jadi alasan Suparmi tidak mau divaksinasi.
Salah satu contoh adanya ketakutan untuk vaksinasi juga seperti yang dirasakan Suparmi. Warga Pondok Gede, Kota Bekasi ini tidak mau vaksinasi COVID-19 karena mempunyai komorbid. Dia khawatir vaksinasi COVID-19 akan memperparah keadaan.
Kekhawatiran Suparmi ini juga dikarenakan banyaknya informasi terkait KIPI berat yang bahkan membuat seseorang meninggal.
Dia mengaku sampai saat ini belum ada petugas yang mendatangi rumah atau kampungnya untuk memberikan edukasi seputar vaksin COVID-19.
“Saya mempunyai hipertensi dan gula, sampai sekarang belum vaksin karena takut kan saya komorbid, lagipula katanya ada petugas yang mau datang ke rumah kalau belum divaksin, tetapi nyatanya enggak ada,” ujar perempuan berusia 56 tahun tersebut.
5. Pemerintah klaim komunikasi risiko saat pandemik tidak gagal.
Di satu sisi Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengklaim komunikasi risiko yang dilakukan pemerintah selama pandemik COVID-19 tidak salah hanya perlu digencarkan saja.
“Saya tidak melihat adanya komunikasi risiko ini salah, tetapi saya melihat komunikasi risiko memang perlu digencarkan lagi. Ini enggak hanya pemerintah saja, tetapi masyarakat juga perlu bersinergi untuk saling melindungi,” ujarnya saat dihubungi IDN Times, Selasa (17/5/2022).
Wiku mengungkap, kelompok masyarakat antivaksin merupakan kelompok yang secara ilmu pengetahuan belum tercerahkan atau memahami, sehingga mereka menolaknya. Padahal, lanjut Wiku, pemerintah selama pandemik selalu berupaya untuk melindungi kesehatan masyararakat, termasuk kelompok yang antivaksin.
“Mereka yang antivaksin ini belum memahami. Boleh memilih tidak divaksin karena ini hak asasi manusia, tetapi dengan mereka tidak divaksin, dia tidak mau melindungi dirinya, ya pemerintah juga enggak bisa melindungi dirinya dan warga lain, sebab bila yang menolak vaksin ini jumlahnya banyak, maka akan sulit untuk mencapai kekebalan imunitas,” imbuhnya.
6. Kemenkes gandeng organisasi masyarakat dan keagamaan gencarkan vaksinasi.
Sementara itu, Plt. Dir. Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, Prima Yosephine, mengakui, kampanye antivaksin terutama di media sosial diakui memiliki pengaruh sangat luar biasa terhadap program vaksinasi.
“Memang luar biasa efeknya, banyak campaign negatif tentang vaksinasi, sekarang memang agak sulit, statement apa pun bisa dibelok, meski beloknya sedikit tapi dampaknya besar,” ujarnya pada IDN Times di ajang Pekan Imunisasi Dunia di Kemenkes, Jumat (22/4/2022).
Untuk itu, Prima meminta Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenkes untuk membuat beragam strategi komunikasi untuk menimalisir kampanye negatif tentang vaksin. Pihaknya mengaku bakal menggandeng sejumlah organisasi masyarakat hingga keagamaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program vaksin.
“Kami bisa menangkap poin-poin atau isu penolakan vaksin, ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pembuat program dalam hal ini Kemenkes, sehingga perlu menggandeng seluruh lapisan masyarakat dan tokoh agama, selain itu melalui tim prokes, kami harapkan bisa menetralkan hoaks yang berkembang,” imbuhnya.(idntimes)
