More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bantul
Batam
Berita Kriminal
Blitar
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Garut
Gunung Kidul
Halmahera Selatan
Halmahera Tengah
Hiburan
Iklan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Jayapura
Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Buru
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rejang Lebong
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Siak
Karimun
Kesehatan
Kota Dumai
Kota Magelang
Kota Manado
Kota Semarang
Labuhan Batu
Maluku Tenggara
Merangin
Narasi dan Opini
Papua
Pekanbaru
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Maluku
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Provisi Maluku Utara
Sejarah
Sleman
Tanggamus
Ternate
Tidore
Timor Tengah Selatan
Trenggalek
Video
Way Kanan
Yogyakarta
Yogyakarta
Papua  

Kemenkeu Potong 50 Persen Anggaran Perjalanan Dinas Pemprov Papua, OPD Wajib Kerja Cerdas

Jayapura _ Papua
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintahannya untuk mengurangi agenda rapat dan diskusi yang hanya menghasilkan program diatas kertas.

“Saya minta semua SKPD mereview anggaran sehingga bisa langsung dirasakan masyarakat. Tidak lagi rapat-rapat, lalu outputnya hanya di batas kertas saja.” Ujar Gubernur Limbong saat apel gabungan di Halaman Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (11/10/2024)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memotong 50 persen anggaran perjalanan dinas pegawai, termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Ramses Limbong, mengatakan hampir 30 hingga 40 persen dana belanja daerah pemprov tidak efisien. Dirinya yakin praktik belanja tidak sesuai itu masih ada di jajarannya.

“Banyak anggaran habis karena perjalanan dinas, makanya menteri keuangan keluarkan surat edaran pemotongan 50 persen anggaran perjalanan dinas.” Katanya

Ramses Limbong menginstruksikan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak banyak menggelar rapat atau diskusi yang tidak bermanfaat, termasuk meninjau kembali penggunaan anggaran, untuk dibenahi sasarannya sehingga lebih menyentuh langsung masyarakat.

“Tidak lagi rapat-rapat lalu output-nya hanya di atas kertas saja. Tidak perlu banyak diskusi tapi langsung aplikasi di lapangan.” Tegasnya

Ia mengatakan Presiden Prabowo dalam rapat koordinasi Nasional di Kabupaten Bogor, telah mengimbau seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten melakukan efisiensi anggaran. Surat edaran menteri itu berlaku untuk seluruh kementerian maupun lembaga yang ada di Tanah Air. (RIGOL)

 

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!