Soe -Investigasi86.com- Polemik rumah jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) semakin panas. Aktivis lingkungan adat Besipae, Nikodemus Manao, menuntut klarifikasi dan transparansi dari DPRD TTS terkait kondisi rumah jabatan tersebut.
Nikodemus Manao, dalam pernyataannya kepada media pada Selasa, 25 Februari 2025, menyebutkan bahwa polemik ini sudah menjadi konsumsi publik dan membuat kecemasan di kalangan masyarakat.
“Dengan adanya polemik terkait dengan rumah jabatan DPRD yang tidak di huni oleh anggota DPRD yang baru, ini menjadi konsumsi publik, dan saya minta kepada DPRD untuk segera panggil Sekwan untuk mempertanggung jawabkan kembali aset yang di serahkan dari anggota lama kepada Sekwan untuk di jadikan aset,” tegas Nikodemus Manao.
Nikodemus Manao menyebutkan bahwa harus ada klarifikasi yang jelas mengenai aset yang diserahkan dari anggota DPRD lama kepada Sekwan. “Apa saja yang diserahkan, apakah rumahnya yang diserahkan dan tanpa ada perabot rumah atau seperti apa? Karena pasti ada alasan dari anggota DPRD yang baru sehingga mereka tidak mau tinggal di rumah jabatan,” tambahnya.
Nikodemus Manao mengungkapkan kekuatirannya terhadap kemungkinan terjadinya pemotongan anggaran lagi untuk belanja perabot rumah. “Karena saya mengingat APBD kita sangat nihil sehingga kalau ada pemotongan lagi anggaran maka yang korban adalah rakyat,” tegasnya.
Nikodemus Manao menekankan bahwa kasus ini harus diselesaikan secara terbuka agar tidak menjadi kebiasaan buruk di tubuh pemerintahan TTS. Ia mengharapkan perhatian serius dari Bupati dan Wakil Bupati TTS yang baru terkait penanganan persoalan ini.
“Ini adalah aset Daerah, kalau kejadian ini tidak diselesaikan secara terbuka maka lambat atau cepat saya bersedia turun ke jalan,” tegasnya.
Nikodemus Manao juga mengingatkan bahwa polemik rumah jabatan DPRD ini merupakan cerminan dari masalah yang lebih besar yaitu kekurangan transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset daerah. Ia menyerukan agar seluruh pihak terkait untuk berkomitmen meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah demi kepentingan masyarakat luas.
“Jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Kita harus belajar dari kesalahan ini dan menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah,” tutup Nikodemus Manao.
