Soe, INVESTIGASI86.COM — Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Hendrikus Babys, angkat suara keras terkait kasus dugaan keracunan massal siswa penerima makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, program nasional yang sejatinya dirancang untuk mendukung generasi emas Indonesia justru telah diselewengkan menjadi ajang bisnis oleh oknum tertentu.
“Program ini bagus, karena sejalan dengan visi-misi negara untuk menyiapkan generasi masa depan. Tapi sangat disayangkan, semangat luhur ini justru dijadikan peluang bisnis. Akibatnya, pengelolaan dilakukan asal-asalan dan kini anak-anak kita menjadi korban,” tegas Babys di Soe, Sabtu (5/10/2025).Kepada media ini
“Masak Asal-Asalan, Anak Jadi Korban”
Politikus NasDem itu menyoroti lemahnya kontrol dan profesionalisme dapur-dapur MBG di lapangan. Ia menduga, penentuan pengelola dapur lebih didasarkan pada kedekatan personal dan lobi-lobi politik ketimbang kelayakan serta standar higienis yang seharusnya dipenuhi.
“Kalau kita lihat, dugaan kuat karena ada lobi dan kedekatan. Akibatnya, meski masaknya asal-asalan, pengelola tetap dipertahankan. Ini bahaya, karena nyawa anak-anak yang jadi taruhannya,” ujarnya.
Babys juga mengecam praktik yang hanya berpatokan pada legalitas di atas kertas tanpa memperhatikan kesiapan teknis dan standar gizi.
“Jangan hanya lihat ada perusahaan di atas kertas, tapi lihat kesiapan dapurnya. Apakah makanan yang disajikan punya nilai gizi? Berapa kandungan gizi pada mie instan, ayam beku, atau ikan beku yang dipakai? Ini harus diperiksa dan dikawal oleh ahli gizi,” tegasnya.
Desak Evaluasi Total Dapur MBG
Lebih lanjut, Babys meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di Kabupaten TTS. Ia menilai kapasitas satu dapur yang memasak untuk ratusan hingga seribu siswa sangat tidak manusiawi dan berisiko tinggi.
“Idealnya satu dapur MBG hanya melayani maksimal 200 siswa. Kalau lebih dari itu, makanan mudah basi dan rawan keracunan. Ini makanan untuk manusia, harus steril dan diawasi langsung oleh ahli gizi,” katanya.
Babys juga meminta agar pemerintah membuka data lokasi dapur MBG dan siapa pengelolanya secara transparan kepada publik.
“Masyarakat berhak tahu. Orang tua siswa harus tahu dari dapur mana makanan anak mereka diolah. Jangan ditutupi! Dugaan saya, ada unsur kedekatan dan kepentingan yang membuat pengelolaan program ini tidak transparan,” tandasnya.
Peringatkan Bahaya Monopoli Dapur
Babys mengecam sistem yang memberi satu dapur tanggung jawab memasak untuk ribuan siswa di beberapa sekolah sekaligus. Menurutnya, hal ini adalah bentuk monopoli berbahaya yang mengabaikan keselamatan anak.
“Stop sistem satu dapur layani seribu siswa! Itu bukan efisiensi, tapi ancaman. Ini bukan bisnis katering, ini soal keselamatan generasi bangsa,” ucapnya dengan nada tegas.
Ia juga menyinggung Bupati dan Wakil Bupati TTS, Buce Lioe dan rekannya, agar memastikan keberadaan ahli gizi di setiap dapur.
“Saya mau tanya ke Bupati, apakah di setiap dapur ada ahli gizinya? Minimal satu dapur harus punya ahli gizi yang memeriksa langsung kualitas makanan. Kalau tidak, ya hasilnya seperti ini,” tegas Babys.
“Belajar dari Desa, Jangan Baru Bertindak Saat Anak Keracunan”
Sebagai pembanding, Babys mencontohkan program pemberian makanan tambahan untuk balita di desa-desa yang dinilai berhasil karena melibatkan ahli gizi dari puskesmas dan mengikuti standar kesehatan.
“Desa bisa, kenapa pemerintah daerah tidak bisa? Di desa, semua makanan untuk balita dikontrol ahli gizi. Tidak ada kasus keracunan karena pengawasannya ketat,” katanya.
Ia mengecam sikap reaktif pemerintah daerah yang baru mengambil langkah setelah kejadian keracunan terjadi.
“Jangan anak-anak sudah keracunan baru pemerintah mau cek sampel makanan. Itu bukan solusi, itu keterlambatan yang fatal,” ujarnya geram
Sebagai langkah konkret, Babys mengusulkan agar dana makan per siswa diserahkan langsung kepada orang tua, sehingga mereka dapat menyiapkan makanan sendiri sesuai kebutuhan anak.
“Lebih baik uang makan diberikan ke orang tua. Kalau anak tidak masuk sekolah, ya tidak ada jatah makan. Itu lebih aman dan transparan,” sarannya.
“Pemerintah Daerah Gagal, Nyawa Generasi Jadi Taruhan”
Di akhir pernyataannya, Babys menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh atas tragedi ini.
“Kita semua gagal, tapi yang paling bertanggung jawab adalah Bupati dan Wakil Bupati. Tolong buka ke publik siapa pengelola dapur MBG, di mana saja lokasinya, dan berapa siswa yang ditangani. Ini soal nyawa generasi penerus kita,” pungkasnya.
