SoE, Investigasi86.com— Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FPDT) kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal proses hukum terhadap dugaan tindak pidana penipuan berkedok kuota rekomendasi pengiriman ternak keluar pulau yang melibatkan Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Ketua FPDT, Doni Tanoen, SE, kepada media ini pada Selasa (24/6/2025), menyatakan bahwa pihaknya kembali mendatangi polres TTS untuk melakukan koordinasi terkait laporan polisi nomor: STTLP/B/235/VI/2025/SPKT/Polres TTS atas dugaan penipuan yang menimpa korban bernama Ofreth Sakbana.
“Hari ini kami dari FPDT hadir di Polres TTS untuk melakukan koordinasi lanjutan terkait laporan dugaan penipuan dengan modus kuota rekomendasi pengiriman ternak. Kami mengapresiasi langkah Polres TTS, khususnya unit Reskrim yang telah menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus ini,” ujar Doni.
Menurut Doni, pihak penyidik telah mulai melayangkan surat panggilan resmi kepada sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Surat panggilan tersebut juga telah diterima langsung oleh dirinya dan akan segera disampaikan kepada para saksi.
“Saya sudah menerima surat panggilan untuk para saksi dan memastikan bahwa mereka akan hadir sesuai jadwal yang ditentukan oleh penyidik. Ini penting agar proses penyidikan berjalan lancar dan kasus ini menjadi terang benderang. Harapan kami tentu agar korban mendapat keadilan serta kepastian hukum,” tegasnya.
Doni juga menyoroti pentingnya penanganan yang profesional dan transparan agar tidak muncul opini-opini liar di tengah masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.
“Kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun yang kebal hukum. Siapa pun yang terlibat, baik pejabat maupun masyarakat biasa, jika terbukti bersalah harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ini adalah prinsip dasar negara hukum,” tambah Doni.
Kasus dugaan penipuan kuota pengiriman ternak ini disebut-sebut telah menyita perhatian publik, termasuk jajaran DPRD TTS dan bahkan melibatkan sorotan terhadap Bupati dan Wakil Bupati TTS secara kelembagaan.
FPDT memastikan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas dan mendorong Polres TTS untuk tetap profesional serta tidak melakukan tebang pilih dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Kami dari FPDT akan terus memberi dukungan kepada aparat penegak hukum, khususnya Polres TTS, agar semua laporan masyarakat diproses sesuai hukum yang berlaku. Ini demi tegaknya keadilan dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” tutup Doni.
