Seorang petani meradang mendengar pernyataan presiden Jokowi perihal dana yang digelontorkan untuk pemilu 2024 nanti.
“terus terang saja, kalau keadaan begini kami sangat berharap kepada bantuan, kami enggak mikir apa itu pemilu,” ujar Suroto.
Suroto yang seorang petani di daerah Boyolali tersebut mengatakan, umumnya para petani lebih memikirkan kebutuhan pokok sehari-hari daripada pemilu.
Suroto menyampaikan hal tersebut karena menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu yang memperkirakan anggaran yang akan dikeluarkan untuk pemilu 2024 mencapai Rp 110,4 triliun.
Wowww… Tentu bukan sebuah nilai yang kecil.
Presiden Jokowi menyebutkan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 76,6 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bernilai Rp 33,8 triliun.
Lantas mendengar pernyataan bapak presiden republik Indonesia yang telah menjabat dua periode itu, Suroto mengaku dirinya tidak terima dengan sikap pemerintah yang seolah-olah lebih sigap membiayai pemilu ketimbang membantu nasib petani.
“Saat harga wortel dan tomat anjlok, negara ke mana?” kata Suroto (46), perwakilan petani asal Boyolali.
Menurut Suroto, para petani merugi hingga jutaan rupiah karena harga wortel dan tomat beberapa waktu lalu hanya Rp 1.000 per kilogram.
Padahal, lanjutnya, dalam kondisi normal harga wortel berada di kisaran Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per kilogram dan harga tomat Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per kilogram.
“Keadaan begini terus terang kami sangat berharap bantuan. Kami enggak mikir apa itu pemilu,” ujar Suroto.
Hal yang sama juga diutarakan Ratimah (39) saat ini pemilu bukanlah kebutuhan mendesak. Sebaliknya, pemulihan ekonomi serta pengendalian harga pangan dan BBM mesti menjadi perhatian utama pemerintah.
“Kesannya tega gitu lho, hasil panen dibiarin murah, giliran pemilu dibuat mahal,” ujarnya.
Oleh karena itu, dia berharap pemerintah beserta pihak terkait tidak menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi petani.
Anggaran pemilu yang terlampau fantantis sebisa mungkin dipangkas serta dialihkan untuk membantu warga dari kesulitan ekonomi.
“Dahulukanlah ekonomi warga,” pungkas Ratimah.(red)