TTS, INVESTIGASI86.COM – Gelombang kritik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) semakin deras. Kali ini datang dari Aliansi Gerakan Perubahan (AGP), sebuah organisasi rakyat yang dikenal vokal menyuarakan persoalan publik.
Melalui Koordinator Umumnya, Nikodemus Manao, AGP menilai lembaga legislatif daerah yang dipimpin oleh Ketua Deki liu ,Wakil Ketua I Yoksan Benu, dan Wakil Ketua II Aris Nenobahan, sudah tidak lagi menjalankan fungsinya secara benar.
“Realita di lapangan jelas, DPRD TTS sudah tidak punya fungsi apa-apa bagi rakyat. Masyarakat sendiri menilai, lebih baik dibubarkan saja. Rakyat sedang dilanda bencana longsor, hidup dalam penderitaan, tetapi DPRD hanya diam seribu bahasa. Mereka tidak jalankan fungsi kontrol, malah seperti lembaga mati suri,” tegas Niko kepada media, Jumat (5/9/2025).
Menurut Niko, lembaga legislatif semestinya menjadi garda depan pengawas pemerintah. DPRD diharapkan bersuara lantang ketika rakyat menderita, bukan justru bungkam. Namun, faktanya, DPRD TTS dinilai hanya sibuk menikmati fasilitas negara.
“Kalau bupati tidak ambil tindakan, mestinya DPRD berdiri di depan. Mereka harus menunjukkan bahwa suara rakyat masih punya tempat. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya diam. Seperti sapi di kandang: kalau diberi makan, ya makan, diberi minum, ya minum, lalu lupa tugasnya. Padahal rakyat lagi susah. DPRD model begini hanya jadi beban rakyat,” ujarnya pedas.
Niko tidak hanya melontarkan kritik, tetapi juga mengancam akan mengerahkan massa bila situasi ini tidak berubah. Ia menegaskan, bila hingga akhir September 2025 DPRD TTS tetap pasif, maka AGP bersama elemen masyarakat lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD.
“Kami akan buktikan di pertengahan september akan aksi Demo di DPRD Provinsi NTT . Kalau DPRD TTS terus bungkam, maka saya pastikan rakyat akan turun bicara langsung. Lebih baik rakyat yang teriak daripada ada wakil rakyat yang kelakuannya seperti sapi di kandang. Itu benar-benar memalukan,” tandasnya.
Kritik yang dilontarkan AGP menambah daftar panjang kekecewaan publik terhadap DPRD TTS. Lembaga yang semestinya menjadi simbol demokrasi lokal, kini dituding hanya sekadar formalitas tanpa fungsi nyata. Hilangnya sikap kritis dan keberpihakan terhadap masyarakat terdampak bencana membuat DPRD disebut kehilangan legitimasi moral di mata rakyat.
Niko menekankan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika DPRD tetap bungkam, maka wajar bila rakyat menilai keberadaannya sia-sia.
“Kursi DPRD bukan tempat tidur empuk untuk diam. Itu adalah mandat rakyat. Kalau tidak mampu jalankan mandat, lebih baik bubar. Karena apa gunanya lembaga wakil rakyat, kalau wakilnya justru bisu di hadapan penderitaan rakyat?” pungkas Niko.
Hingga berita ini diturunkan, pimpinan DPRD TTS belum memberikan tanggapan resmi atas desakan pembubaran yang dilontarkan AGP. Publik kini menunggu apakah DPRD akan keluar dari sikap diamnya dan mengambil langkah konkret, atau terus tenggelam dalam kritik tajam yang makin hari makin mengikis kepercayaan rakyat.
