SoE, Investigasi86.com— Ketua Forum Pemerhati Demokrasi Timor (FPDT), Done Tanoen, SE, mendesak Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk segera mengambil langkah konkret dan terstruktur dalam menangani dampak bencana alam, khususnya longsor yang melanda Desa Oeleu, Kecamatan Toianas, baru-baru ini.
Menurut Done, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah saat terjadi bencana adalah proses evakuasi dan penyelamatan warga terdampak. Ia menekankan bahwa keselamatan nyawa masyarakat merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditunda.
“Pemda TTS harus bertindak cepat. Evakuasi dan penyelamatan korban adalah langkah paling awal dan mendesak. Jangan sampai ada warga yang terjebak atau terluka tapi tidak tertolong karena kelambanan birokrasi,” tegas Done saat diwawancarai di SoE, Sabtu (11/5/2025).
Done menjelaskan, dalam situasi darurat seperti ini, Pemda TTS harus:
Melakukan evakuasi massal dari wilayah rawan bencana ke lokasi yang aman.
Menggerakkan tim SAR dan tenaga medis untuk menyelamatkan warga yang terjebak maupun terluka.
Menyiapkan posko darurat di lokasi pengungsian dengan pelayanan kesehatan dan logistik dasar.
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat
Setelah evakuasi, perhatian harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal:
Penyediaan makanan dan air bersih, untuk menjamin tidak terjadi kelaparan atau wabah penyakit.
Tempat perlindungan sementara, yang layak, aman, dan manusiawi.
Layanan psikososial, terutama bagi anak-anak dan lansia yang terdampak secara mental.
“Jangan hanya bangun tenda dan berikan mie instan. Pemulihan pasca-bencana harus holistik, manusiawi, dan berkelanjutan,” ujarnya dengan nada kritis.
Done juga menyoroti pentingnya pendataan korban dan dampak secara akurat dan transparan. Menurutnya, tanpa data yang valid, penanganan akan salah sasaran dan berpotensi memicu kecemburuan sosial.
“Data korban harus real time, akurat, dan dipublikasikan. Ini menyangkut kredibilitas pemerintah daerah dalam menangani bencana,” katanya.
Done juga mendorong Pemkab TTS untuk tidak bekerja sendiri. Koordinasi lintas sektor dengan BPBD, TNI-Polri, Dinas Sosial, hingga relawan kemanusiaan harus dimaksimalkan. Peran aktif pemerintah desa dan kecamatan pun tidak boleh diabaikan.
“Pemdes Oeleu dan Kecamatan Toianas harus menjadi garda terdepan. Jangan hanya menunggu perintah dari atas, tetapi proaktif mengoordinasikan kebutuhan dan data korban,” tandasnya.
Done menilai bahwa respons pemerintah sejauh ini belum cukup signifikan. Oleh karena itu, pihaknya akan terus mengawal dan mendesak agar Pemda TTS bertindak lebih cepat, tepat, dan berpihak pada korban.
“Bencana bukan sekadar musibah, tapi ujian nyata bagi kepekaan sosial dan kualitas kepemimpinan daerah. Kami ingin Pemda hadir bukan hanya secara simbolik, tapi dengan aksi nyata,” tutup Done Tanoen.
