SOE-Investigasi86.com – Isu pemekaran wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) kembali mengemuka dan menjadi topik hangat di kalangan tokoh masyarakat. Pembahasan ini tak lepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari luasnya wilayah, kepadatan penduduk, hingga kebutuhan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam diskusi yang digelar para tokoh asal Kabupaten TTS, baik di Kota Kupang maupun wilayah TTS, mereka sepakat bahwa pemekaran menjadi solusi terbaik untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten TTS, dengan luas 3.955,36 km² yang mencakup 32 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan, dinilai sudah memenuhi syarat untuk dibagi menjadi beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB).
Wacana DOB: Amanatun, Mollo, Amanuban, hingga Kota Soe Sejumlah wilayah telah diwacanakan menjadi DOB, di antaranya:
1. DOB Amanatun dengan pusat pemerintahan di Desa Baus, Kecamatan Boking.
2. DOB Mollo dengan pusat pemerintahan di Kota Kapan, Kecamatan Mollo Utara.
3. DOB Amanuban dengan pusat pemerintahan di Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah.
4. Kota Soe yang diusulkan menjadi kota madya.
Namun, wacana pemekaran Amanuban baru-baru ini berkembang menjadi DOB Pesisir Selatan, dengan pusat pemerintahan di Desa Kualin, Kecamatan Kualin. Pergantian nama ini dipandang lebih merepresentasikan kondisi geografis dan potensi ekonomi wilayah pesisir selatan TTS
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin, menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten TTS di tingkat pusat. “TTS sudah sangat layak dimekarkan. Wilayahnya luas, jumlah penduduknya padat, dan pemekaran ini adalah langkah untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Kamis (20/03/2025).
Hal senada diungkapkan David Imanuel Boimau, anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi Hanura. Dalam resesnya di Desa Kualin, ia menegaskan bahwa pemekaran DOB Pesisir Selatan adalah kebutuhan nyata masyarakat pesisir. “Kami akan mengawal aspirasi ini hingga ke tingkat provinsi dan pusat. Tanah seluas 50 hektare yang telah diserahkan masyarakat Kualin menjadi bukti keseriusan mereka untuk mendukung pemekaran,” tegasnya.
Kepala Desa Kualin, Richat Penuam, mengungkapkan bahwa masyarakat telah lama menantikan tindak lanjut dari wacana pemekaran ini. “Orang tua kami sudah menyerahkan tanah untuk pembangunan pusat pemerintahan. Kami berharap ini segera diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Meski masih ada pro dan kontra terkait nama dan cakupan wilayah DOB, tokoh masyarakat sepakat bahwa pemekaran TTS adalah langkah strategis untuk membuka peluang kerja, mempercepat pembangunan, dan memberikan pelayanan yang lebih merata.
Dengan berbagai dukungan dan komitmen yang terus menguat, pemekaran Kabupaten TTS kini menjadi harapan besar yang siap diperjuangkan demi masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat TTS.
