Soe-Investigasi86.com – Bencana longsor yang kembali melanda Desa Kuatae, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Provinsi NTT Fraksi Hanura, David Imanuel Boimau. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTS untuk bertindak cepat dan strategis dalam menangani situasi yang telah memaksa puluhan keluarga mengungsi.
“Kejadian ini bukan hal baru. Longsor seperti ini sering terjadi dalam siklus tiga hingga lima tahun. Pemerintah, melalui BPBD, seharusnya sudah mendeteksi potensi ini lebih awal untuk mengantisipasi kerugian yang lebih besar. Jangan tunggu korban jiwa baru bergerak,” tegas David Boimau kepada media ini Sabtu (22/3/2025).
Hujan deras yang terjadi sejak awal Maret menyebabkan pergerakan tanah di Desa Kuatae hingga mencapai 300 meter, merusak puluhan rumah warga dan fasilitas umum. Saat ini, sebanyak 70 kepala keluarga (KK) terdampak telah dievakuasi ke GOR Nekmese Soe. Sementara itu, sebagian warga lainnya memilih tinggal di rumah kerabat terdekat.
Bencana ini juga berdampak pada infrastruktur penting, termasuk kantor desa, aula, jaringan perpipaan air bersih, serta tiang dan kabel listrik. Kepala Desa Kuatae, Parco P. Salem, menjelaskan bahwa tanda-tanda awal retakan tanah sudah muncul sejak Desember 2022, namun tidak ada tindakan signifikan dari pihak terkait hingga bencana besar terjadi pada 12-14 Maret 2025.
“Masalah drainase buruk di beberapa titik, seperti di Kampung Sabu dan lingkungan SMA PGRI Soe, menjadi salah satu penyebab utama. Isu ini sudah berulang kali diusulkan dalam Musrenbang, tetapi tidak ada langkah konkret hingga longsor ini terjadi,” ungkap Parco.
Wakil Bupati TTS, Johny Army Konay, bersama Kepala BPBD TTS Yerry O. Nakamnanu dan Kepala Dinas Sosial Nikson Nomleni, telah meninjau lokasi bencana. Mereka memastikan bahwa posko kesehatan, posko bencana, dan dapur umum telah didirikan untuk membantu para pengungsi.
“Kami terus memantau situasi di lapangan dan memprioritaskan evakuasi warga yang masih berada di lokasi terdampak. Kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi,” ujar Johny Konay.
Namun, David Boimau mendesak Bupati TTS segera menetapkan status bencana resmi untuk mempercepat penanganan lintas tingkat, baik provinsi maupun pusat. Ia juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan bantuan logistik, perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, serta percepatan perbaikan infrastruktur tahan bencana.
“Pemkab TTS harus lebih proaktif. Jangan hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi pikirkan juga solusi jangka panjang agar bencana ini tidak terus berulang. Ini termasuk memperbaiki drainase dan memitigasi risiko longsor di daerah rawan,” tegasnya.
Curah hujan yang diperkirakan masih tinggi hingga April menjadi tantangan tambahan dalam penanganan bencana ini. David Boimau mengingatkan bahwa pemerintah harus bersiap menghadapi kemungkinan longsor susulan dan memastikan warga serta ternak dipindahkan ke tempat aman secepat mungkin.
“Jangan sampai kita hanya menjadi penonton saat warga menderita akibat bencana. Pemkab TTS harus berkoordinasi erat dengan pemerintah provinsi dan pusat, bahkan jika diperlukan meminta bantuan lembaga nasional untuk langkah-langkah strategis ke depan,” pungkasnya.
Bencana di Desa Kuatae ini menjadi pengingat keras akan pentingnya mitigasi bencana yang terencana, termasuk deteksi dini, peningkatan infrastruktur, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi dampak bencana di masa mendatang.
