Ternate _ Maluku Utara
Aliansi Masyarakat Muslim Maluku Utara (AMM Malut), kembali gelar aksi demontrasi dengan tagline Jihad Demokrasi, di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Malut Senin (02/12/2024).
Aksi yang digelar itu guna menyampaikan aspirasi terkait dugaan kecurangan dan keculasan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub), yang diduga dilakukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Malut nomor urut 4 Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe.
Pantauan media ini, ratusan massa aksi tersebut berkumpul di depan Masjid Raya Al-Munawwar Kota Ternate, sebelum melakukan longmars menuju titik aksi kantor KPUD Malut, di kompleks Dakomib, Kelurahan Kota Baru Kecamatan Ternate Utara.
Setelah tiba di depan kantor KPUD Malut Iki salah satu orator aksi dalam orasinya menyampaikan bahwa, pemilihan gubernur Malut yang semula diharapkan berjalan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, ternyata telah dirusak oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan keresahan ditengah-tengah publik Malut.
Menurut Iki, dalam proses Pilgub Malut pada 27 November 2024 lalu, terindikasi terjadi berbagai kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga mencederai proses demokrasi serta memasung hak-hak politik warga Malut.
Berbagai intimidasi, Money Politik, Kecurangan di tingkat KPPS hingga keberpihakan pejabat daerah kepada calon tertentu pun telah dimainkan secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga asas pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat pun tidak lagi menjadi sesuatu yang penting bagi para pemangku kepentingan,”Tegasnya.
Oleh karena itu kehadiran mereka di depan kantor KPUD Malut ini, dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi mereka, sebagai pengingat dan semata-mata untuk mengingatkan kepada komisioner KPUD Malut dan jajarannya, agar memperhatikan dengan cermat atas kecurangan Pilgub, yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Cagub-Cawagub Malut periode 2024-2029 tersebut.
Selain itu dirinya juga meminta kepada GAKUMDU, KPUD dan BAWASLU Malut, agar memanggil dan memeriksa Pj Gubernur Malut dan Pj Sekda Malut yakni, Samsuddin A. Kader, M.Si dan Abubakar Abdullah, atas dugaan keterlibatan mereka dalam memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur tertentu,” tegasnya.
Adapun tuntutan mereka dalam aksi demontrasi tersebut diantaranya 1. Sebagai warga masyarakat Moloku Kie Raha, kami menuntut kepada aparat dan penyelenggara agar tidak membatasi penyampaian aspirasi politik kami
2. Kami mendesak KPUD Malut untuk menghentikan seluruh proses rekapitulasi perhitungan suara hingga BAWASLU Malut, memproses laporan kecurangan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Malut tahun 2024
3. Kami Aliansi Masyarakat Muslim Maluku Utara, dengan ini menyatakan Malut mengalami darurat demokrasi
4. Kami siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terutama TNI/Polri, agar aspirasi politik kami dalam rangka mencari keadilan dapat terpenuhi,” (Maun)
