Investigasi86.com //TTS, NTT — Pemerintah Desa Lilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), resmi membentuk Koperasi Merah Putih dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang berlangsung pada Senin, 26 Mei 2025 di Kantor Desa Lilo.
Kepala Desa Lilo, Gustaf Toto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa secara nyata. Ia menegaskan bahwa program ini bukan sekadar proyek sesaat, melainkan sebuah inisiatif strategis yang akan membawa manfaat jangka panjang.
“Melalui program ini, kami yakin masyarakat akan sangat terbantu di bidang ekonomi. Selain itu, koperasi ini juga akan menyerap tenaga kerja lokal. Kami ingin menekankan bahwa ini bukan proyek, melainkan program berkelanjutan,” ujar Gustaf yang dikenal sebagai sosok visioner dan berkacamata itu.
Gustaf juga menekankan pentingnya prinsip transparansi dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan koperasi. Ia meminta agar pengurus yang telah terbentuk dapat menjalankan amanah dengan terbuka dan senantiasa berdiskusi untuk memastikan jalannya koperasi sesuai prinsip ekonomi kerakyatan.
“Kami berharap pengurus bekerja secara transparan, tidak tertutup, dan terbuka dalam diskusi tentang tata kelola. Karena Koperasi Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik masyarakat Lilo,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa pendirian koperasi ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekonomi Desa. Dengan hadirnya koperasi ini, Desa Lilo kini memiliki dua lembaga ekonomi, yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih.
“Kami bangga karena Desa Lilo mencatat sejarah baru. Kini kami memiliki dua lembaga ekonomi, namun keduanya tidak boleh saling bersaing atau memangsai. Sebaliknya, mereka harus berkolaborasi demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Gustaf dengan penuh optimisme.
Pembentukan Koperasi Merah Putih ini disambut antusias oleh warga desa yang melihatnya sebagai harapan baru dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa serta menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
