Soe, INVESTIGASI86.COM– Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Daerah dalam sidang paripurna DPRD, Selasa (15/7/2025), terkait dugaan gratifikasi yang menyeret nama Bupati terpilih. Dugaan tersebut mencuat dari isu pencatutan nama Bupati dalam proses pengiriman kuota sapi ke luar pulau yang hingga kini belum diklarifikasi secara resmi oleh yang bersangkutan.
Pernyataan sikap Fraksi NasDem disampaikan secara terbuka dalam forum resmi parlemen melalui pembacaan pemandangan umum fraksi oleh Sekretaris Fraksi NasDem. Dalam pandangannya, NasDem menilai bahwa ketidakhadiran klarifikasi dari pihak Bupati atas isu yang telah beredar luas di masyarakat justru semakin memperkuat dugaan keterlibatan.
Ketua Fraksi NasDem, Hendrikus Babys, menegaskan bahwa diamnya kepala daerah terhadap isu publik yang menyangkut integritas dan tata kelola pemerintahan merupakan tanda bahaya.
“Sampai hari ini, Bupati belum memberikan klarifikasi atas dugaan pencatutan namanya dalam pengiriman kuota sapi ke luar pulau. Bagi kami, ketika seorang pejabat publik memilih diam dalam isu sepenting ini, maka patut diduga kebenaran isu itu. Kalau benar, maka ini adalah gratifikasi dan harus ditelusuri oleh pihak yang berwenang,” ujar Hendrikus dalam wawancara khusus dengan media ini, Rabu (16/7/2025), di Kota Soe.
Fraksi NasDem mempertanyakan mengapa hingga kini tidak ada langkah klarifikasi ataupun penegasan dari Pemerintah Daerah terhadap dugaan serius tersebut. Menurut Hendrikus, publik berhak tahu duduk perkara sebenarnya, terlebih persoalan ini menyangkut distribusi sumber daya strategis yang bernilai ekonomi tinggi bagi masyarakat TTS, khususnya para peternak.
“Ketika pemerintah diam dalam isu yang menyentuh moralitas dan integritas pejabat, maka publik akan menyimpulkan sendiri. Ini bukan lagi sekadar isu internal, tapi menyangkut kredibilitas pemerintahan di mata rakyat,” lanjutnya.
Hendrikus menambahkan, kuota sapi bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan menyangkut hidup peternak kecil di desa-desa. Ia menekankan bahwa distribusi dan pemanfaatannya harus berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik kolusi maupun gratifikasi.
Fraksi NasDem secara terbuka mendesak agar aparat penegak hukum segera menelusuri dan menyelidiki dugaan keterlibatan pejabat daerah dalam kasus ini. Meski belum menyebutkan nama secara spesifik, NasDem menekankan pentingnya menjaga kredibilitas pemerintah dengan menyikapi dugaan secara serius.
“Kami tidak menuduh tanpa dasar. Tapi fakta bahwa tidak ada klarifikasi hingga hari ini menjadi pertanyaan besar. Kalau memang tidak terlibat, seharusnya Bupati bisa menjelaskan. Tapi kalau terus diam, maka kami punya alasan kuat untuk percaya bahwa ada yang harus diungkap,” tegas Hendrikus.
Pernyataan ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, mengingat isu pengiriman kuota sapi selama ini menjadi salah satu sorotan publik. Program pengiriman ternak ke luar daerah memang menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, namun NasDem menilai bahwa kebijakan ini harus dilandasi prinsip keadilan dan keterbukaan.
Kabupaten TTS dikenal sebagai sentra peternakan sapi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah berupaya menggenjot sektor peternakan sebagai pilar ekonomi daerah. Namun distribusi kuota sapi kerap menuai polemik, terutama soal transparansi penerima manfaat dan dugaan penyalahgunaan wewenang.
Fraksi NasDem menyampaikan harapan agar momentum ini menjadi titik balik bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan distribusi kuota. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga amanah rakyat dalam setiap kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami tidak ingin pembangunan ternoda oleh kepentingan pribadi. Pemerintah harus menunjukkan bahwa mereka berpihak kepada rakyat, bukan kepada oknum,” pungkas Hendrikus.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bupati maupun juru bicara Pemerintah Kabupaten TTS belum memberikan pernyataan resmi terkait isu yang dimaksud. Desakan klarifikasi pun terus bergema, sementara masyarakat menunggu kejelasan.