Dalam beberapa hari mendatang, negara-negara yang mematuhi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan memberikan suara pada resolusi terkait pengelolaan pandemi oleh WHO. Resolusi ini akan mentransfer kedaulatan mengenai kesehatan warga negara ke badan supranasional yang sebagian besar dibiayai oleh industri farmasi dan Yayasan Bill & Melinda Gates.
Jika resolusi ini disetujui oleh mayoritas, WHO akan memiliki otoritas internasional eksklusif dalam kasus pandemi untuk memberlakukan semua aturan, termasuk karantina, penguncian, vaksinasi wajib, dan paspor vaksin.
Juga harus diingat bahwa organisasi ini menikmati immunitas, dan dengan demikian para anggotanya tidak dapat diadili atau dihukum jika melakukan kejahatan. Para teknokrat yang bukan pejabat terpilih ini secara paradoks akan memiliki kekuatan lebih dari apa yang diberikan warga negara kepada perwakilan mereka melalui suara demokratis mereka.
Mengingat bahwa penyerahan kedaulatan dianggap sebagai kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi oleh hukum setiap negara, dan bahwa Parlemen tidak boleh membuat undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan Bangsa.
Apalagi melanggar kebebasan alami dan hak-hak dasar warga negara yang mereka wakili, kami percaya bahwa tidak akan luput dari perhatian siapa pun bahwa upaya WHO untuk mengambil alih kekuasaan yang seharusnya dimiliki oleh masing-masing Negara dimaksudkan untuk menghalangi segala bentuk penentangan terhadap Agenda 2030, yang di bidang kesehatan juga bertujuan untuk mencapai pengurangan drastis layanan medis rumah sakit, privatisasi industri kesehatan, dan pencegahan penyakit melalui vaksin.
Psiko-pandemi telah menunjukkan perbudakan terhadap pemegang kekuasaan, sistem politik, media, peradilan, seluruh industri medis, dan bahkan Tahta Suci sendiri dibawah diktat sekelompok fungsionaris entitas supranasional yang memiliki konflik kepentingan yang terlihat dengan jelas.
Efek merugikan yang merusak dari serum mRNA eksperimental baru sekarang diketahui, sementara ada banyak orang yang benar-benar berharap bahwa mereka yang bertanggung jawab atas keputusan ini harus dimintai pertanggungjawaban di hadapan pengadilan independen.
Oleh karena itu setindaknya hal ini terdengar tidak masuk akal, bahwa saat ini ada keinginan untuk memberikan kekuatan pengambilan keputusan yang mengikat kepada WHO, ketika dalam pengelolaan pandemi darurat baru-baru ini dan kampanye vaksin yang dilaksanakannya.
Kerusakan terbesar terjadi dalam hal jumlah kematian dan pasien yang menderita kerusakan kesehatan permanen. Selain impunitas yang dinikmatinya atas kejahatan yang telah dilakukannya akibat bungkamnya media arus utama, WHO juga akan memiliki keleluasaan total terkait bagaimana menanggapi keadaan darurat yang akan datang yang jelas-jelas sedang direncanakan oleh lobi-lobi farmasi.
Pemarjinalan tenaga kesehatan yang menjunjung tinggi Sumpah Hipokrates dapat berkembang menjadi norma untuk memberangus setiap perbedaan pendapat/ suara yang berbeda.
Penulis: (juspri)
