More results...

Generic selectors
Cari yang sama persis
Cari berdasarkan judul
Cari berdasarkan konten
Post Type Selectors
Filter by Categories
Bantul
Batam
Berita Kriminal
Blitar
Catatan Muslim
Daerah
Edukasi
Garut
Gunung Kidul
Halmahera Selatan
Halmahera Tengah
Hiburan
Iklan
Internasional
Investigasi
Jakarta
Jayapura
Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Buru
Kabupaten Indragiri Hilir
Kabupaten Indragiri Hulu
Kabupaten Kampar
Kabupaten Kepahiang
Kabupaten Kuantan Singingi
Kabupaten Pelalawan
Kabupaten Rejang Lebong
Kabupaten Rokan hilir
Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Siak
Karimun
Kesehatan
Kota Dumai
Kota Magelang
Kota Manado
Kota Semarang
Labuhan Batu
Maluku Tenggara
Merangin
Narasi dan Opini
Papua
Pekanbaru
Provinsi BALI
Provinsi Banten
Provinsi Bengkulu
Provinsi DIY
Provinsi Jambi
Provinsi Jawa Barat
Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Jawa Timur
Provinsi Kalimantan Selatan
Provinsi Kalimantan Tengah
Provinsi Kepri
Provinsi Lampung
Provinsi Maluku
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Riau
Provinsi Sulawesi Barat
Provinsi Sulawesi Selatan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Provinsi Sulawesi Utara
Provinsi Sumatera barat
Provinsi Sumatera Selatan
Provinsi Sumatra Utara
Provisi Maluku Utara
Sejarah
Sleman
Tanggamus
Ternate
Tidore
Timor Tengah Selatan
Trenggalek
Video
Way Kanan
Yogyakarta
Yogyakarta

Aktivis Lingkungan Desak Transparansi Kasus PPPK dan Rumah Jabatan DPRD TTS: “Jika Tak Ada Tindakan, Saya Turun ke Jalan!”

Besipae-Investigasi 86.com – Amanuban Selatan, TTS – Nikodemus Manao, aktivis lingkungan dan pejuang hutan adat Besipae,  mengeluarkan ultimatum keras terkait  dugaan  ketidaktransparanan  dalam  proses  rekrutmen  PPPK dan pengelolaan Rumah Jabatan DPRD TTS.  Dalam jumpa pers di kediamannya, Sabtu (22/02/2025), Nikodemus  menuntut  keterbukaan  dan  tindakan  tegas  dari  pihak  terkait.

“Kejadian peng-rekrutan PPPK di Kabupaten TTS telah menjadi perhatian serius dari publik. Saya menilai ini sebagai persoalan serius yang harus segera diselesaikan,” tegas Nikodemus.

Ia menuding  Sekretariat Dewan (Sekwan) TTS sebagai  aktor utama dalam  ketidaktransparanan  proses  rekrutmen PPPK. “Tidak ada  keterbukaan  dari  Sekwan TTS,  sehingga  saya  menilai  semua  permainan  ada  di  Sekwan.  DPRD TTS harus  buka  suara  dan  segera  panggil  Sekwan  agar  ada  transparansi  terkait  kasus  ini.  Jangan sampai permainan satu orang  merusak  Birokrasi TTS.  Ini  juga  menjadi  PR  bagi  Bapak  Bupati  dan  Wakil  Bupati  untuk  seratus  hari  kerja  ke  depan,”  tegas  Nikodemus.

Ia bahkan  menuntut  Sekwan  dicopot  dari  jabatannya  jika  tidak  ada  tindakan  konkret.  “Ini menjadi atensi dan perlu diselesaikan. Bila perlu, Sekwan dicopot dari jabatannya,”  lanjutnya.

Nikodemus  juga  mengungkapkan  keprihatinan  terhadap  kasus  Rumah Jabatan DPRD TTS yang  tidak  dihuni  oleh  Dewan. “Sekwan harus terbuka ke publik  tentang  alasan  mengapa  rumah  jabatan  tidak  mau  dihuni  oleh  anggota  DPRD. Saya juga meminta Sekwan  terbuka  ke  publik  terkait  dengan  penyerahan  aset  ketika  anggota  dewan  yang  lama  keluar  dari  Rumah  Jabatan.  Apa  saja  yang  diserahkan  kembali  untuk  dijadikan  aset?  Saya  takut  APBD  kita  dipotong  untuk  belanja  perabot  yang  sudah  tidak  ada  lagi  di  rumah  jabatan  tersebut,” ungkapnya.

Ia mengingatkan  bahwa APBD di TTS  terlalu  sedikit. “Jika persoalan ini tidak diselesaikan dalam waktu dekat, maka saya sudah siap untuk turun ke jalan,” tegasnya.

“Dan kalau saya sudah turun ke jalan, maka saya menilai bahwa semua pemimpin yang ada di TTS sudah tidak mampu,” lanjutnya dengan nada geram.

Nikodemus menegaskan  bahwa  ia  tidak  memiliki  kepentingan  pribadi  dalam  kedua  persoalan  tersebut. “Saya  ingin  TTS  lebih  baik  ke  depan,” pungkasnya.

Klik tombol tindakan dibawah sesuai pilihanmu untuk membagikan informasi ini!